pu-7Gubernur NTT Frans Lebu Raya (hem putih), Kadis PU NTT Andre W.Koreh (kaca mata).

MORAL-POLITIK.COM – Nyaris seratus persen warga Kota Kupang mengimpikan kota kesayangannya ini kemajuannya setara dengan kota-kota lain di Indonesia, semisal 10 kota berikut ini: Bogor, Ambon, Mataram, Bukit Tinggi, Denpasar, Jakarta, Manado, Jayapura, Yogyakarta, dan Padang.

Wajar-wajar saja, sebab 10 kota tersebut telah dinobatkan sebagai 10 kota terindah di Indonesia sebagaimana dilansir vevnews.blogspot.co.id. Namun sayangnya, pemberian anugerah sebagai Kota Terindah bukan segala-galanya, karena selain itu masih ada kategori lainnya yang dibeberkan oleh Kompas. Melansir korantransaksi.com, 5 September 2015, Kota Depok terpilih sebagai salah satu Kota Cerdas Indonesia 2015 untuk katagori Kota berpenduduk di atas 1 juta jiwa, menempati urutan keempat setelah Surabaya, Tanggerang, Bandung dan Semarang. Penganugrahan sebagai Kota Cerdas Indonesia 2015 itu berlangsung pada Kamis (13/8/2015) di Hotel Shangri-La, Jakarta, dihadiri Wakil Presiden RI, M.Yusuf Kalla. Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muhamad Fitriawan mewakili walikota Depok Nur mahmudi Ismail. Pemilihan Kota Cerdas Indonesia 2015 dilaksanakan Harian Kompas bekerja sama dengan Institut Technologi Bandung (ITB).

Anugrah Kota Cerdas 2015 juga diberikan pada katagori kota berpenduduk 200.000 jiwa hingga 1 juta jiwa. Juara pertama disabet oleh Kota Yogyakarta, kedua Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Ketiga Kota Surakarta, Jawa Tengah, keempat Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Kelima Kota Malang, Jawa Timur. Untuk Anugrah Kota Cerdas 2015 katagori kota berpenduduk hingga 200.000 jiwa, juara pertama diraih oleh Kota Magelang, Jawa Tengah, juara kedua Kota Madiun, Jawa Timur, juara ketiga Kota Bontang, Kalimantan Timur, juara keempat Kota Mojokerto, Jawa Timur dan kelima Kota Salatiga, Jawa Tengah. Selain berdasarkan jumlah penduduk, Anugrah Kota Cerdas 2015 juga diberkan pada 3 katagori lain, yaitu katagori ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup. Penghargaan untuk katagori ekonomi diberikan pada Kota Magelang, Jawa Tengah, sedangkan katagori sosial diberikan pada Kota Madiun, Jawa Timur, dan Katagori lingkungan hidup diberikan pada Kota Surabaya.

Mau Kemana Warga Kota Kupang?

Pertanyaan bagi masyarakat Kota Kupang, apakah mengimpikan kota terindah atau kota cerdas? Sebab–jika inginkan kota terindah, Kota Kupang baru memasuki tahapan konseptual, yang digagas oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Fran Lebu Raya (FLR) melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre W. Koreh.

Jika melihat dari pengalaman kota-kota yang telah meraih gelar tersebut, butuh waktu sekitar 20 tahun untuk bekerja keras, jujur dan terbuka. Itu berarti, jika untuk Kota Kupang dimulai pada tahun 2015 ini, maka hasilnya baru bisa dipetik pada tahun 2035 mendatang. Jika menginginkan kota cerdas, diperkirakan sekitar 30 tahun lagi baru kita bisa masuk katagori bersaing dengan 10 kota yang telah dinobatkan oleh Kompas.

Memang ini tidak mudah bagi warga Kota Kupang karena harus memulai dari merubah cara berpikir dan kebiasaan hidupnya sehari-hari. Taruhlah warga Kota Kupang ingin meraih dua predikat tersebut secara serentak, itu berarti apa yang dilakukan oleh Gubernur FLR melalui Andre W. Koreh belakangan ini, harus didukung sekuat tenaga (with all one’s might). Apa yang dilakukan mereka?

Pada kesempatan bincang-bincang dengan Andre W. Koreh di ruang kerjanya sebulan yang lalu, dirinya melempar gagasan ingin merubah cara pandang (perspective) aparatur pemerintah di Kota Kupang melalui perubahan cara pelayanannya kepada masyarakat. Dalam kerangka itu, Andre menggagas semangat baru (new spirit) yaitu dengan menjadikan Kota Kupang sebagai Kota Flamboyan (Kupang City as a City Flamboyan).

Flamboyan yang dimaksudkannya bukan sekedar menanam banyak Pohon Flamboyan di Ibukota Provinsi NTT ini, tapi flamboyan juga pada pelayanan kepada masyarakat, tutur kata yang manis, senyum yang ramah, dan berpenampilan menarik. Sepertinya enteng diucap dan diurai menjadi kata, kalimat dan paragrap, tapi operasionalisasinya membutuhkan program yang terencana dan terukur disertai dengan koordinasi tingkat tinggi antara pihak Pemprov NTT dengan Pemkot Kupang, sebab kewenangan yang diberikan oleh regulasi kepada kedua daerah ini berbeda satu dengan yang lainnya. Kendati begitu, Andre mengakui bahwa instansi yang dipimpinnya itu telah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Kupang yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Kupang, Jonas Salean, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPPD). “Kami ajukan konsep yang bakal diimplementasikan di Kota Kupang, kemudian mendapat repons dari Pak Wali dan jajarannya. Implikasinya akan ada penandatanganan MoU (Memory of Understanding) antara Pemprov NTT dengan Pemkot Kupang,” jelas dia ketika disentil soal perbedaan kewenangan antara dua daerah otonom itu seturut regulasi yang berlaku. Draf MoU sudah kami siapkan, tinggal menanti waktu yang tepat untuk dibahas bersama, lalu direncanakan waktunya yang elok guna penandatanganannya.

kadis-ntt-puAndre W. Koreh. (Semar)

Manakala disentil kemungkinan-kemungkinan perhatiannya yang tergolong unik itu ada kaitannya dengan niatnya mengambil bagian dalam perhelatan politik terakbar di Kota Kupang; pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada 2017 mendatang, mantan Ketua KNPI NTT ini menepisnya tegas-tegas. Kata dia, jikalau semua niat baik untuk memajukan daerah dikait-kaitkan dengan perpolitikan, kapan kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Ibukota Provinsi NTT ini?

“Bu, Beta ini masih 10 tahun lagi baru memasuki usia pensiun sebagai PNS. Jadi untuk apa lari ke medan politik. Bersyukur saja dengan apa yang ada ketika kini,” katanya kalem dalam retorika orang Kupang.

Jika sudah pensiun pun, tambahnya, dirinya tak ingin masuk ke ranah yang di luar dari mimpinya itu. “Beta kepingin istirahat saja, Bu,” tukasnya.
Andre yang kini sedang mengenyam pendidikan program doctoral di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini mengurai lebih lanjut soal mengapa Pemprov ingin merubah wajah Kota Kupang.

“Dalam pertemuan dengan Pak Gubernur di ruang kerjanya, Beta presentasekan alasan mendasar bahwa berhasil tidaknya pembangunan di NTT, kerapkali banyak pihak melihat perwajahan di Kota Kupang,” katanya.
Syukurlah, gumamnya, Pak Gub mengapresiasinya positif.

Sayangnya ketika disentil soal sosok bugil perwajahan Kota Kupang yang tampak tak melalui sebuah perencanaan yang baik, dirinya tersenyum dan memandang ke langit-langit ruang kerjanya yang berwarna putih itu.

Menggunjing-gunjing Kota Kupang takkan pernah habis-habisnya. Bahkan—saya perkirakan, artikel ini ditulis hingga jari jemari tumbuh tulang baru pun, masih sulit untuk masuk ke bibir pamungkasnya.

Ketika kita menengok ke belakang mulai dari zaman daerah ini bernama Kota Administratif (Kotif) Kupang yang dipimpin oleh Wali Kota Administratif (Wakotif) Messakh Amalo, kerangka dasarnya telah diletakkan dengan baik.

Cerita kepemimpinan Amalo berawal dari tahun 1978 dimana Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota Administratif yang pertama.

Seiring dengan bergantinya kepala daerah administratif, kebijakan-kebijakan baru pun ditorehkan. Lebih-lebih ketika Letkol Inf. Semuel Kristian Lerik, pada tanggal 26 Mei 1986 memimpin Kota ini sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Kupang sebagai ‘Kota Bougenville’ telah dibijaksanakan oleh SK Lerik. Kebijakan lainnya adalah ‘Kota Kasih’ (Kupang, Aman, Sehat, Indah, Harmonis).

Manakala pucuk pimpinan di daerah yang juga dijuluki sebagai Kota Karang ini beralih ke Daniel Adoe, lahirlah kebijakan baru.

Terakhir dipimpin oleh Jonas Salean, kebijakannya pun baru. Pendek kata ganti pimpinan muncul pula kebijakan baru.

Sebenarnya tak ada masalah dengan kebijakan-kebijakan baru itu, kalau saja secara jeli ditarik benang merah antarsatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Sebab—logika atau filosofi dunia kepemerintahan berujar, “Pimpinan boleh berganti tapi kebijakan terus berlanjut seturut tuntutan perkembangan zaman”. Ini mengandung maksud ada benang merah roh atau jiwa kepemimpinan antarpara pimpinan tersebut.

Kota Kupang tak boleh dibangun gedung atau toko baru. Rencananya, gedung dan toko-toko yang ada akan dipindahkan ke lokasi lain agar tidak mengganggu pandangan masyarakat atau wisatawan ke pantai dan laut yang indah itu.

Dia juga menggambarkan tentang perencanaan tata kota hingga ke bibir Kelurahan Lasiana. Perspektif kepariwisataannya sungguh sangat luar biasa, padahal seingat saya tren pembangunan di Indonesia, khususnya di NTT, masih berkutak pada pertanian dan peternakan.

Namun apa mau dikata, pemimpin berikutnya punya kompetensi untuk membijaksanakan apa saja yang terlintas di benaknya masing-masing.
Konsekuensi logisnya, kini—terasa betapa mahalnya melihat laut dan ribuan pesonanya. Warga Kota Kupang mesti merogoh koceknya yang tak sedikit jika ingin bersantai ria di laut.

Tentu sekarang bukan persoalan yang mudah jika kita ingin merubah Kota Kupang kembali ke penataan ruang yang dilakukan oleh Amalo. Sangat tak mungkin dikeluarkan kebijakan untuk merobohkan semua bangunan di bibir pantai mulai dari Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan hingga ke bibir Kelurahan Lasiana itu–lain halnya jikalau Wali Kota Kupang adalah Ahok, sang Gubernur DKI Jakarta itu….

Maka tak berlebihan jika Pemprov NTT mesti turun gunung untuk menata baru Kota Kupang menjadi Kota Flamboyan. (bersambung)
Pertanyaan kita di sesi ini adalah apa saja yang mau diperindah dan dicerdaskan oleh Gubernur Frans Lebu Raya?

Andre W. Koreh mengurai, bicara soal keindahan sama halnya kita mesti menata kembali tata kota yang sudah ada. Kendati demikian dirinya menyadari bahwa tak bisa menata secara total, hanya pada bagian-bagian yang bisa dilakukannya, mengingat keterbatasan alokasi dana APBN.
Kita mulai, ujarnya, dari membangun kembali drainase yang telah rusak berat sehingga musim hujan banjir menggenangi sejumlah jalan raya di Kota Flamboyan ini. “Semoga dalam waktu dua tahun persoalan drainase sudah tuntas,” tambahnya.

Mantan Kepala Biro Penyusunan Program Setda NTT ini juga mengurai soal perbaikan jalan raya, dimana jalan yang tampaknya sudah cukup tinggi sehingga bisa menggangu keselamatan arus transportasi orang dan barang akan dikikis hingga rata atau sejajar dengan bagian jalan raya lainnya. Contoh ruas jalan di depan CV Guntur, Jl. W.J.Lalamentik, Oebobo.

Selain itu, dinas yang dipimpinnya juga telah memperbaiki drainase jembatan di depan Gua Lourdes, Lasikode. “Kurang lebarnya drainase di jembatan ini mengakibatkan musim hujan air tergenang tinggi sehingga arus jalan terputus. “Itu tak boleh terjadi. Masak ada ruas jalan di Ibukota Provinsi NTT yang tergenang air hampir setinggi satu meter, menyebabkan jalan mesti tertutup hingga lima jam,” keluhnya.

Persoalan lain yang memunculkan keibaan Pemprov NTT hinga mesti turun gunung membantu Pemkot Kupang adalah soal masalah air bersih. Adapun rumusan paradigmanya, “100 persen masyarakat terlayani air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen terpenuhi sanitasi”.
Mantan Ketua KNPI NTT ini juga menggeleng-gelengkan kepala manakala berujar soal adanya bantuan jaringan air bersih yang telah diserahkan kepada Pemkot Kupang, tapi belum diketahui oleh Wali Kota Kupang, Jonas Salean.

“Sudah dari dua tahun lalu Pemprov NTT menyerahkan bantuan berupa pemanfaatan jaringan air minum yang telah dibangun di Manutapen, kapasitasnya bisa melayani 3.000 sambungan rumah dengan sistem buka kran air bisa langsung diminum,” ungkapnya.

Model air seperti ini juga, ungkapnya, akan diari ke RSU Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sehingga makin meringankan beban manajemen RSU kebanggaan NTT tersebut.

flamboyan-7

Perhatian Pemprov NTT terhadap Pemkot Kupang juga termasuk soal pola perilaku pelayanan kepada masyarakat. Andre Koreh mengurai, konsekuensi logis sebagai pegawai negeri sipil (PNS) adalah bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pelayanan prima yang saya maksudkan adalah bagaimana melaksanakannya dengan senang hati sembari menyunggingkan senyum. Kan tak ada salahnya. Sikap-sikap flamboyan seperti itu awalnya agak berat, tapi apapun alasannya mesti dipelajari dan dimulai dari sekarang,” simpulnya.
Solusinya, tambahnya, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemkot Kupang sehingga tercipta kesamaan visi, misi, strategi, dan implementasi kebijakan-kebijakan.

Kota Kupang sebagai Kota Terindah, menurut Andre, pihak Pemkot Kupang harus terus memperhatikan kebersihan kota. Selain mendayagunakan aparat teknis terkait, penting dipikirkan untuk melakukan gerakan penyuluhan atau motivasi kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran sendiri. “Jika kesadaran soal kebersihan lingkungan sekitarnya telah tumbuh maka Pemkot telah menghemat sejumlah sumber daya, karenanya bisa dikonsentrasikan kepada hal-hal lain yang cukup urgen dan mendesak lainnya,” ungkapnya.

Masalah listrik PLN juga menjadi perhatian Pemprov NTT. Kata Andre, sangat tak mungkin Kota Kupang bisa jadi Kota Pariwisata jika listrik mati hidup terus-menerus. Ini kesan buruk yang mesti ditemukan solusi cerdasnya.

Sebab, menurut Andre, Kota Kupang harus disiapkan untuk bisa menangkap peluang pariwisata sebagai salah satu mata pencaharian warga masyarakatnya. “Suka atau tak suka, Kota Kupang perlu menangkap peluang karena posisinya yang berada di Pintu Selatan Indonesia, berupa strategi sebagai Kota Transit bagi wisatawan Timor Leste dan Australia,” logikanya.

Kota Kupang sebagai Kota Cerdas
Perihal Kota Kupang menjadi Kota Cerdas, Andre mengawalinya dengan gugatan ringan. Apa salahnya jika Kota Kupang dikondisikan sebagai Kota Transit bagi wisatawan yang ingin ke Bali, Jakarta, dan sebagainya?

“Manakala wisatawan mancanegara membanjiri Kota Kupang, jika peluang ini ditangkap oleh kabupaten lainnya, maka secara ekonomi akan menguntungkan pemerintah kabupaten, minimal disamping ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha-usaha kerajinan tangan, sektor transportasi, rumah makan, perhotelan, homestay, guide, biro perjalanan wisata, sanggar-sanggar budaya, musisi tradisional seperti Sasando, tukang ojek, bemo, taksi, akan mendapat porsi lebih sebagai konsekuensi logis dari pemberian pelayanan prima,” teorinya.

Tidak ada salahnya jika murid-murid SD dan SMP mulai diajarkan Bahasa Inggris praktis untuk berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. “Ini solusi untuk mengatasi masalah komunikasi karena orangtuanya berpendidikan pas-pasan,” ujarnya flamboyan.

Wawasan kepariwisataan masyarakat, kata Andre, perlu jadi perhatian serius dari Pemkot Kupang. Mengajarkan masyarakat tak hanya perduli pada hal-hal besar seperti membangun hotel, restoran, tempat hiburan malam. Cukup dengan menjadi pemandu (guide) untuk melayani kebutuhan wisatawan yang menginap di homestay milik mereka.

duaPohon Flamboyan di Kota Kupang. (erny)

Membangun semangat warga Kota Kupang untuk menjadikan satu atau dua kamar rumahnya menjadi homestay adalah langkah cerdas. Sebagai bahan pembanding, tambah Andre, Pemkot Kupang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat perlu studi banding ke Kabupaten Ende, misalnya. Sebab di kabupaten ini, kesadaran masyarakat di Kampung Moni sudah cukup lama; sekitar dua puluh tahun, untuk menangkap peluang membludaknya wisatawan mancanegara yang ingin melihat Danau Tiga Warna Kelimutu, keindahan panorama alam, dan budaya masyarakat setempat.

“Wisatawan yang melancong ke seluruh belahan dunia itu untuk mencari sesuatu yang unik, yang tak ada di negaranya. Jadi membangun kepariwisataan tak harus dengan mendirikan hotel-hotel megah,” tukasnya.

Andre benar—sebab—konsekuensi dari membangun hotel-hotel megah, bintang 5, misalnya, maka area tanah di bibir-bibir pantai akan jadi incaran, karenanya apapun akan mereka pertaruhkan demi ambisinya itu terpenuhi. Lihat saja di sepanjang bibir pantai Kelurahan Pasir Panjang, telah penuh dengan hotel dan restoran. Akhirnya warga Kota Kupang sendiri cukup mengalami kesulitan untuk beristirahat setiap hari libur walau hanya sekedar mengusir penatnya kesibukan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.

Apabila satu atau dua kamar tidur warga dijadikan sebagai homestay bukan saja membawa keuntungan untuk warga, tapi Pemkot Kupang bisa memperoleh keuntungan dari retribusi penginapan yang jumlahnya jangan mencekik leher. Semisal se kamar homestay semalam dipungut biaya Rp. 50.000, retribusinya Rp. 2.500. Jika satu hari ada 100 kamar yang terpakai maka Pemkot Kupang bakal memperoleh Rp. 250.000. Jika satu bulan bisa mencapai Rp. 7.500.000. Berapa rupiah jika satu tahun? Dan ini akan terus bertambah apabila kesadaran warga untuk berusaha homestay semakin tinggi.

Sembari itu, pihak Pemkot Kupang juga harus cerdas mempromosikan obyek dan daya tarik wisatanya. Jika ternyata aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mampu, tak ada salahnya bekerjasama dengan pihak ketiga yang cukup kapabel, semisal Biro Perjalanan Wisata (BPW), para guide, dan pemilik media online yang aksesnya mendunia ketimbang media cetak yang skop jangkauannya terbatas dan kebanyakan informasinya sudah tak up to date lagi.

Cerdas lainnya yang dimaksudkan Andre Koreh adalah bagaimana Pemkot Kupang mesti berupaya untuk mencari uang guna membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Adre benar. Soal mencari uang untuk mebiayai pembangunan jangan sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah pusat di era otonomi daerah ini. Konsep reinventing governmet (mewirausahakan birokrasi) harus sudah mulai digalakkan. Pendek kata birokrat jangan hanya bisa menghabiskan uang, tapi harus cerdas untuk menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan.

flamboyan-7

Pohon Flamboyan di Kota Kupang. (erny)

Kota Kupang sebagai Kota Cerdas setidak-tidaknya mulai dipikirkan oleh Pemkot Kupang itu sendiri, sebab Pemprov NTT tak bisa masuk terlalu jauh untuk mengelola kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Konsep otonomi daerah telah memberikan ruang gerak masing-masing kepada Pemprov dan Pemkot. Pemprov NTT hanya bisa masuk dalam ranah kapasitas Pemkot jika ada penyerahan sejumlah urusan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai Kota Cerdas, pembangunan dunia pendidikan mesti menjadi perhatian serius dari Pemkot Kupang. Kata Andre, sudah waktunya Pemkot Kupang memberikan perhatian lebih kepada para tenaga pengajar, mulai dari pemberian kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Kota Kupang, megikutsertakan pada pendidikan dan latihan untuk meningkatkan ketrampilan dan kecakapan, dan terakhir memperhatikan kesejahteraannya.

“Tuntutan akan prestasi harus sebanding dengan kesejahteraan yang diberikan kepada para guru ajar,” kata Andre.

Agar pendidikan di Kota Kupang dapat menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan, dalam artian output siap pakai, menurut Andre, perlu dibijaksanakan kurikulum muatan lokal, seperti kesenian tradisional, ketrampilan bermain musik sasando, menabuh gong, menenun, membuat cendera mata, pelajaran Bahasa Inggris, pelatihan menjadi pramuwisata (Guide).

“Anak-anak kita perlu diajarkan hal-hal praktis agar kelak bisa menjadi tenaga muda yang siap pakai dan mandiri,” tukasnya.

Ketika ditanya soal sekolah sepak bola, Andre hanya menjawab singkat, “Itu perlu juga, tapi perencanaannya harus benar-benar matang agar tak mubazir.”

Ketika sampai pada bibir bincang-bincang, Tokoh Flamboyam di Kota Flamboyan ini mengutarakan lagi mimpinya, “Jika tahun 2016 sudah dimulai dengan gerakan penanaman anakan Pohon Flamboyan, lima tahun ke depan kota kita ini benar-benar telah flamboyan.”

“Pemerintah Provinsi NTT hanya bisa mendorong Pemkot Kupang dan memberikan bantuan dalam skala terbatas. Selanjutnya terpulang kepada Pemkot Kupang untuk mengapresiasi melalui program-program nyata. Itu berarti, mimpi kita semua warga Kota Kupang bisa menyata di lima tahun kedepan,” pungkas Andre W. Koreh sembari tersenyum. **

 

Penulis: Vincent (Novelis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

35 − = 32