samorIlustrasi: wikipedia.org)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang diharapkan masyarakat di Kabupaten Samosir berani melaporkan kecurangan atau pelanggaran jika terjadi, karena peran aktif pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar Pilkada serentak berlangsung secara baik.

“Kecurangan dan pelanggaran pasti terjadi, melihat hasil-hasil pilkada sebelumnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penyelenggara lainnya sering terlibat jual beli suara secara masif. Demi mencegah hal itu terjadi sudah tentu dibutuhkan partisipasi pengawasan dari masyarakat dalam mengawasi proses pilkada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari kelurahan hingga ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),“ ucap Saragi T Simarmata, Wakil Ketua Pemerhati Sosial Adat dan Budaya (PASADA) Kota Medan, di Medan, Selasa (10/11/2015).

Sebab Bupati yang terpilih nanti, kata dia, akan sangat menentukan nasib warga Samosir lima tahun mendatang. Karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dan relawan PASADA sebagai pemerhati sosial akan mengawasi seluruh proses tahapan pilkada. Ia juga meminta agar Panwas tingkat Kabupaten sampai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengawasi betul pelaksanaan Pilkada nanti.

“Saya minta Panwas pilkada agar selalu menginformasikan dan mensosialisasikan bagaimana cara jika ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di daerah nanti, agar laporan pelanggaran pilkada tersebut cepat ditindaklanjuti, termasuk proses tindak lanjut laporan yang dilakukan oleh Panwas Pilkada,” tambahnya.

Apalagi terkait dengan politik uang, karena untuk membuktikan politik uang itu harus terpenuhi unsur materil dan formil, seperti pelapor, saksi serta tempat kejadian perkara (TKP). Sejauh unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka temuan politik uang tidak bisa ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, kata dia, diharapkan kesadaran maupun keberanian masyarakat untuk melaporkan ke Panwas Pilkada, agar politik uang yang disinyalir masih marak terjadi dapat ditekan, untuk mewujudkan proses demokrasi yang sehat.

“Pilkada berintegritas itu sangat tergantung dari peran masyarakat sehingga sangat diharapkan agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan ketika ada kecurangan maupun pelanggaran,“ terang Saragi. **

Penulis: js
Editor : erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

31 − 28 =