kadis-ntt-puKepala Dinas PU NTT, Andre W.Koreh. (Foto: Semar Dju)

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tergolong sebagai daerah tertingal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR). Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya adalah melalui curahan dana dari pemerintah pusat, atau Jakarta.

Kendati demikian untuk alokasi dana yang akan dikucurkan ke NTT pada tahun anggaran 2016 mendatang, sebagaimana dilansir DPJK Kementerian Keuangan djpk.depkeu.go.id, mengalami penurunan yang sangat berarti. Penurunan alokasi dana ini mendapat reaksi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre W. Koreh.

Melalui Sekretaris Dinas PU NTT, Johanes Tobi, Andre menjelaskan mengapa dirinya tak sependapat dengan kebijakan tersebut. Kata dia, pertama, merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) ditetapkan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa dalam menetapkan kebijakan DAK, pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan;

Kedua, kata dia, Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang memiliki jalan provinsi sepanjang 2.471,49 Km berdasarkan keputusan Gubernur NTT No.339/KEP/HK/2007 tentang Penetapan Ruas-ruasa Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No.55 tahun 2000. Padahal sampai dengan tahun 2014 jalan provinsi dalam kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 1.009,44 Km atau 40,84%;

Ketiga, sambungnya, PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 85 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasn ayat (2) bahwa pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% dari total APBD, tetapi kondisi jalan belum memenuhi criteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Sedangkan Provinsi NTT, lanjutnya, hanya mampu melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi rata-rata sebesar 9,03% per tahun dari total APBD;

Keempat, ungkapnya, pada tahun anggaran 2016, Provinsi NTT hanya mendapatkan alokasi DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 15.816.820.000 dan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”. Kebijakan alokasi ini dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan 17 provinsi lain yang mendapat alokasi jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi NTT.

“Berdasarkan besaran jumlah alokasi DAK, Provinsi NTT berada diurutan ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia. 15 Provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT, selain memperoleh DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan juga memperoleh DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan. Sedangkan Provinsi NTT hanya mendapat DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan, sedangkan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”,” simpulnya.

Adapun 17 provinsi, katanya, yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT memiliki jalan provinsi yang lebih pendek dibanding Provinsi NTT. Misalnya Provinsi Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara memiliki jalan provinsi tidak mencapai 1000km, sedangkan jalan provinsi di NTT sepanjang 2.471,49 Km.

“Beberapa provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT bukan provinsi dan berciri kepuluan. Semisal NTB, selain bukan provinsi berciri kepulauan dan panjang jalan provinsinya hanya 1.843 Km memperoleh DAK sebesar Rp.201.988.900.000, sedangkan NTT dengan panjang jalan provinsi 2.471,49 Km hanya memperoleh DAK sebesar Rp.15.816.820.000,” jelasnya. (bersambung)

 

Penulis: Vincent (Novelis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 14 =