sion-dethanKalangan TKI yang bergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong, mengadakan aksi unjuk rasa depan Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, menolak kebijakan pemerintah yang mewajibkan gaji migran dikirim ke rekening bank di Indonesia. (Baranews.co/Sasando Sion Dethan)

 

 

 

 

HONG KONG – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) di Hong Kong, menolak kebijakan pemerintah yang mewajibkan gaji migran dikirim langsung ke rekening di Indonesia.

“Kebijakan ini sangat konyol, karena hanya memikirkan keuntungan bagi negara tanpa memikirkan kondisi kami di negara penempatan. Memang selama ini negara bantu apa ke kami?” kata Trismini Sugito, dalam aksi di depan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong, Minggu (15/11).

Trismini mempertanyakan, pihak mana yang diuntungkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Perlindungan TKI di Luar Negeri, khususnya tentang wajib kirim gaji ke bank di Indonesia.

“Saya khawatir kebijakan ini hanya untuk menguntungkan bank tertentu,” ujar Trismini, Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Hong Kong. Secara bergantian, para migran menyampaikan aspirasi penolakan.

Alasan utama penolakan migran wajib mengirim gaji ke Indonesia (dilaksanakan oleh majikan), karena migran juga memerlukan biaya di negara tempat bekerja. Mulai dari perlengkapan mandi dan rekreasi, migran juga butuh tunai.

“Seperti di Hong Kong, hari Minggu adalah hari libur resmi bagi migran, dijamin aturan yang ada. Kalau kami mau berkumpul dengan kawan-kawan, kami kan perlu uang tunai juga,” jelas Trismini dalam aksi yang dikoordinasi oleh JBMI Hong Kong.

Para migran mengatakan, migran belum merasakan kehadiran negara. “Negara kita memberi kartu identitas berupa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia (KTKLN), tapi kartu itu tak berlaku di sini. Negara hadir di mana?” kata seorang migran asal Malang. (dd)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 81 = 91