salam           Wali Kota Kupang, Jonas Salean beserta istri, dan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man beserta istri. (Humas Setda Kota Kupang)

 

MORAL-POLITIK.COM – Wali Kota Kupang, Jonas Salean melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang, David Mangi, mengaku bantuan santunan kematian bagi masyarakat Kota Kupang, ada yang dianulir karena penerima tidak sesuai dalam juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin di Kota Kupang,” kata David Mangi kepada moral-politik.com di Balai Kota Kupang, Jumat (30/10/2015) kemarin.

Dikatakan, umumnya bantuan yang dianulir oleh pemerintah Kota Kupang karena calon penerima bukan berasal dari keluarga tidak mampu, dan hingga saat ini sudah enam bantuan yang dianulir karena penerima bantuan berasal dari keluarga mampu. Bantuan yang dianulir itu karena pihak kelurahan salah memberikan data calon penerima bantuan sehingga ketika dinas turun melakukan verifikasi, korban yang mengalami kedukaan merupakan keluarga mampu dan karenanya tak layak menerima bantuan uang duka.

Untuk tahun ini, katanya, dinas lebih ketat dalam memverifikasi calon penerima bantuan, karena anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp. 2,5 miliar untuk seribu kematian. Tahun 2014 lalu dinas terpaksa menyiapkan anggaran ekstran karena kuota ditetapkan sebanyak seribu tapi penerima bantuan uang duka mencapai 1020 penerima.

“Lewat seleksi yang ketat penerima bantuan santunan hingga akhir oktober berjumlah 700 lebih penerima. Diperkirakan tahun tidak akan mengalami kelebihan kuota seperti tahun lalu, karena bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sudah melalui suatu kajian yang mendalam,” tambahnya.

Menurutnya, kesalahan penyaluran karena pihak kelurahan dalam hal ini Rt, dan Rw setempat seringkali salah dalam memberikan data soal orang yang meninggal. Mereka tidak mengerti adanya Juknis soal kriteria penerima bantuan sehingga siapa saja yang meninggal, mereka laporkan kepada dinas untuk mendapatkan bantuan.

Setelah mendapat laporan dan bantuan uang dan akte kematian, kemudian tim dari dinas turun hendak memberikan bantuan, ternyata pihak yang mengalami kedukaan merupakan warga yang tidak layak menerima bantuan tersebut, sehingga bantuan pun tidak jadi diberikan kepada keluarga duka, karena calon penerima tidak sesuai dalam kriteria yang telah ditetapkan dalam juknis.

“Verifikasi ada masyarakat yang tidak layak menerima dan ada beberapa yang dianulir, sekitar 5 atau 6 yang dianulir. Bantuan akan diaudit oleh BPK.. jumlah penduduk 521.420, ini data per September 2014,” pungkasnya. **

Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

83 − 77 =