f-1Pohon Flamboyan di Jl. Nangka, Kelurahan Oeba, Kota Kupang, Kamis (5/10/2015). (Foto: Ist)

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Menggunjing-gunjing Kota Kupang takkan pernah habis-habisnya. Bahkan—saya perkirakan, artikel ini ditulis hingga jari jemari tumbuh tulang baru pun, masih sulit untuk masuk ke bibir pamungkasnya.

Ketika kita menengok ke belakang mulai dari zaman daerah ini bernama Kota Administratif (Kotif) Kupang yang dipimpin oleh Wali Kota Administratif (Wakotif) Messakh Amalo, kerangka dasarnya telah diletakkan dengan baik.

Cerita kepemimpinan Amalo berawal dari tahun 1978 dimana Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota Administratif yang pertama.

Seiring dengan bergantinya kepala daerah administratif, kebijakan-kebijakan baru pun ditorehkan. Lebih-lebih ketika Letkol Inf. Semuel Kristian Lerik, pada tanggal 26 Mei 1986 memimpin Kota ini sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Kupang sebagai ‘Kota Bougenville’ telah dibijaksanakan oleh  SK Lerik. Kebijakan lainnya adalah ‘Kota Kasih’ (Kupang, Aman, Sehat, Indah, Harmonis).

b-1Pohon Bougenville dalam kenangan dengan SK Lerik, Jl. Pisang, Kota Kupang, Rabu (4/11/2015). (Foto: Ist)

 

Manakala pucuk pimpinan di daerah yang juga dijuluki sebagai Kota Karang ini beralih ke Daniel Adoe, lahirlah kebijakan baru.

Terakhir dipimpin oleh Jonas Salean, kebijakannya pun baru. Pendek kata ganti pimpinan muncul pula kebijakan baru.

Sebenarnya tak ada masalah dengan kebijakan-kebijakan baru itu, kalau saja secara jeli ditarik benang merah antarsatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Sebab—logika atau filosofi dunia kepemerintahan berujar, “Pimpinan boleh berganti tapi kebijakan terus berlanjut seturut tuntutan perkembangan zaman”. Ini mengandung maksud ada benang merah roh atau jiwa kepemimpinan antarpara pimpinan tersebut.

Dulu sekali, pernah mendengar ujar-ujar dari Amalo bahwa kerangka dasar yang diletakkannya adalah penataan kota. Pendek kata, di ruas pertokoan Kota Kupang tak boleh dibangun gedung atau toko baru. Rencananya, gedung dan toko-toko yang ada akan dipindahkan ke lokasi lain agar tidak mengganggu pandangan masyarakat atau wisatawan ke pantai dan laut yang indah itu.

Dia juga menggambarkan tentang perencanaan tata kota hingga ke bibir Kelurahan Lasiana. Perspektif kepariwisataannya sungguh sangat luar biasa, padahal seingat saya tren pembangunan di Indonesia, khususnya di NTT, masih berkutak pada pertanian dan peternakan.

Namun apa mau dikata, pemimpin berikutnya punya kompetensi untuk membijaksanakan apa saja yang terlintas di benaknya masing-masing.
Konsekuensi logisnya, kini—terasa betapa mahalnya melihat laut dan ribuan pesonanya. Warga Kota Kupang mesti merogoh koceknya yang tak sedikit jika ingin bersantai ria di laut.

Tentu sekarang bukan persoalan yang mudah jika kita ingin merubah Kota Kupang kembali ke penataan ruang yang dilakukan oleh Amalo. Sangat tak mungkin dikeluarkan kebijakan untuk merobohkan semua bangunan di bibir pantai mulai dari Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan hingga ke bibir Kelurahan Lasiana itu–lain halnya jikalau Wali Kota Kupang adalah Ahok, sang Gubernur DKI Jakarta itu….

Maka tak berlebihan jika Pemprov NTT mesti turun gunung untuk menata baru Kota Kupang menjadi Kota Flamboyan. (bersambung)

 

Penulis: Vincent (Novelis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 5 = 4