Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Andre W. Koreh. (Foto: Semar)

 

MORAL-POLITIK.COM – Wawasan kepariwisataan masyarakat, kata Andre, perlu jadi perhatian serius dari Pemkot Kupang. Mengajarkan masyarakat tak hanya perduli pada hal-hal besar seperti membangun hotel, restoran, tempat hiburan malam. Cukup dengan menjadi pemandu (guide) untuk melayani kebutuhan wisatawan yang menginap di homestay milik mereka.

Membangun semangat warga Kota Kupang untuk menjadikan satu atau dua kamar rumahnya menjadi homestay adalah langkah cerdas. Sebagai bahan pembanding, tambah Andre, Pemkot Kupang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat perlu studi banding ke Kabupaten Ende, misalnya. Sebab di kabupaten ini, kesadaran masyarakat di Kampung Moni sudah cukup lama; sekitar dua puluh tahun, untuk menangkap peluang membludaknya wisatawan mancanegara yang ingin melihat Danau Tiga Warna Kelimutu, keindahan panorama alam, dan budaya masyarakat setempat.

“Wisatawan yang melancong ke seluruh belahan dunia itu untuk mencari sesuatu yang unik, yang tak ada di negaranya. Jadi membangun kepariwisataan tak harus dengan mendirikan hotel-hotel megah,” tukasnya.

Andre benar—sebab—konsekuensi dari membangun hotel-hotel megah, bintang 5, misalnya, maka area tanah di bibir-bibir pantai akan jadi incaran, karenanya apapun akan mereka pertaruhkan demi ambisinya itu terpenuhi. Lihat saja di sepanjang bibir pantai Kelurahan Pasir Panjang, telah penuh dengan hotel dan restoran. Akhirnya warga Kota Kupang sendiri cukup mengalami kesulitan untuk beristirahat setiap hari libur walau hanya sekedar mengusir penatnya kesibukan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.

Apabila satu atau dua kamar tidur warga dijadikan sebagai homestay bukan saja membawa keuntungan untuk warga, tapi Pemkot Kupang bisa memperoleh keuntungan dari retribusi penginapan yang jumlahnya jangan mencekik leher. Semisal se kamar homestay semalam dipungut biaya Rp. 50.000, retribusinya Rp. 2.500. Jika satu hari ada 100 kamar yang terpakai maka Pemkot Kupang bakal memperoleh Rp. 250.000. Jika satu bulan bisa mencapai Rp. 7.500.000. Berapa rupiah jika satu tahun? Dan ini akan terus bertambah apabila kesadaran warga untuk berusaha homestay semakin tinggi.

Sembari itu, pihak Pemkot Kupang juga harus cerdas mempromosikan obyek dan daya tarik wisatanya. Jika ternyata aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mampu, tak ada salahnya bekerjasama dengan pihak ketiga yang cukup kapabel, semisal Biro Perjalanan Wisata (BPW), para guide, dan pemilik media online yang aksesnya mendunia ketimbang media cetak yang skop jangkauannya terbatas dan kebanyakan informasinya sudah tak up to date lagi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 7