sidang-1

 

 
MORAL-POLITIK.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Klas 1A Kupang kembali gelar kasus baru terkait dugaan korupsi dana proyek PDT Pembangunan Dermaga Bakalang di Kabupaten Flores Timur (Flotim) yang diduga ada kerugian negara sebesar Rp. 4. 347. 721. 446, dan di Kabupaten Alor sebesar Rp. 6.399.186.111.

Sidang tersebut dipimpin majelis hakim ketua Sumartono, didamping dua hakim anggota yaitu Jamser Simanjuntak dan Yelmi, di Pengadilan Tipikor Klas 1A Kupang, di jalan Kartini No. V, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (20/11/2015) pukul.15.00 wita.

Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kundrat Mantolas, Pethres Mandala dan Ben Frit Foe. Lima terdakwa yakni, Sri Raharjo, Sugiarto Prayitno, Andi Prayana dua perkara dan Arya Permadi Tanata Kusuma didampingi Penasihat hukumnya, Adi Adu, Irfan Choiri dan Prayitno.

Dalam baca dakwaan oleh JPU telah terbukti ada indikasi dugaan korupsi dana pembangunan dermaga PDT pelabuhan bakalan Kabupaten Alor dengan nilai Rp. 4. 347. 721. 446, dan di Kabupaten Flotim dengan total sebesar Rp. 6,399, 186, 111.

Persidangan hanya mendengar pembacaan dakwaan JPU setebal 20an halaman. Di dalamnya terungkap bahwa proyek pembangunan dermaga pada tahun 2015 dan dari lima terdakwa telah terbukti secara sah melanggar pasal 2 memperkaya diri sendiri dan pasal 3 menyalahgunakan wewenang,” kata JPU Mantolas.

Namun, terkait pengadaan sarana dan prasaranan yang hasilnya tidak sesuai dengan mutu yang ditentukan sehingga merugikan negara.

Sementara itu, ketiga pengacara terdakwa menyatakan akan mempelajari dakwaan JPU tersebut dan kemudian akan melakukan pembelaan sesuai dengan penjelasan kliennya. **

 

Penulis: Semar
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

81 + = 83