dprdRapat Komisi IV DPRD NTT dengan Kepala Dinas PU NTT di ruang rapat DPRD NTT, Jumat (13/11/2015) pagi.  (Semar)

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Alexander Ena, meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre Koreh agar  jangan memberikan keterangan kepada media terkait perencanaan pembangunan Jembatan Palmera di Adonara, Kabupaten Flores Timur, karena selama ini ada beberapa anggota dari Komisi IV DPRD NTT telah memberikan keterangan kepada media tanpa melalui dirinya.

Berbicara dalam rapat Anggota DPRD NTT untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT Tahun anggaran 2016 dan Raperda Provinsi NTT, Alex Ena menumpahkan unek-uneknya. “Saya sangat terganggu dengan pernyataan DPR terkait dengan pembangunan Jembatan Palmera itu, sehingga masyarakat mendatangi kantor DPRD untuk berunjuk rasa,” kata dia.

Karena itu, tambah Alex. kalau masyarakat ribut dan DPR ribut maka perencanaan itu akan dihentikan secara sia-sia. “Maka dari itu saya minta kepada Pak Kadis PU jangan mau memberikan pernyataan kepada media, kalau sampai pak Kadis memberikan pernyataan maka perencanaan kita akan rusak dengan pemberitaan oleh awak media,” kata Alex.

Kami sebagai DPRD dari Komisi IV, ujarnya, tetap mendukung dengan sepenuhnya pembangunan Jembatan Palmera di Adonara yang didanai dari APBN dengan nilai dana sebesar Rp. 5,1 Miliar itu. “Saya harap kepada pak kadis bersama jajaran tolong jangan memberikan keterangan atau pernyataan kepada media terkait pembangunan ini sesuai kesepakatan kita dalam rapat ini,” tukas ketua komisi dari Koalisi Nasdem itu.

Lanjut Alexander, sebab kalau Pak Kadis PU sampai kecolongan dalam memberikan pernyataan kepada awak media maka proyek pembangunan Jembatan Palmerra bisa terancam batal,” pungkasnya. **

 

Penulis: Semar
Editor : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 33 = 43