pu-10

MORAL-POLITIK.COM – Dalam rangka merayakan Bulan Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-70 pada Kamis (3/12/2015) mendatang, Dinas PU Provinsi NTT akan merayakannya secara sederhana, tapi melibatkan banyak pihak.

“Kami perlu bersyukur kepada para pejuang Pekerjaan Umum yang telah mengorbankan pikiran untuk peletakan dasar kepekerjaan umum di Indonesia. Malah peristiwa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di lokasi “Tusuk Sate” telah memberikan inspirasi tersendiri bagi kiprah PU di Indonesia,” kata Kepala Dinas PU Provinsi NTT Andre W. Koreh kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2015) petang, sekira pukul 17.25.

Kesempatan Hari Bakti PU kali ini juga, kata Andre, digunakannya sebagai momentum pentik untuk merefleksi soal apa saja yang telah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana solusi cerdasnya agar kedepan bisa berkiprah jauh lebih baik lagi.

Andre juga mengurai perihal beberapa rencana kegiatan yang masih menjadi kerikil bagi dinas yang dipimpinnya itu untuk diselesaikan nanti. Pertama, katanya, belum terang-benderangnya pembangunan Waduk Kolhua; kedua, masalah air bersih di Kota Kupang yang masih menjadi kendala cukup berarti bagi masyarakat Kota Kupang; ketiga, persoalan sampah di Kota Kupang yang masih perlu menjadi perhatian lebih serius dari Pemkot Kupang; keempat, masih belum satu persepsinya rencana pembanguna Jembatan Palmerah di Kabupaten Flores Timur; kelima, kebijakan anggaran bagi Dinas PU NTT dari Jakarta yang jauh dari harapan di tahun 2016 mendatang; keenam, bagaimana merealisasikan rencana pembangunan  Jalan Tol Kupang-Belu melalui Jalur 40 di Kota Kupang; ketujuh, bagaimana strateginya agar dalam waktu tak terlalu lama dibangun tujuh bendungan di NTT, termasuk Bendungan Kolhua, dan yang sedang dikerjakan adalah Bendungan Raknamo; kedelapan, seberapa besar kebutuhan infrasruktur dan kendala-kendalanya; dan kesembilan, bagaimana kebersatuan visi misi antara Dinas PU dengan legislatif agar sama-sama merasa bertanggungjawab untuk mencari terobosan-terobosan sehingga bisa memperoleh sumber-sumber dana di luar APBN.

“Semangat-semangat tersebut harus ada dalam diri semua komponen warga NTT, bukan Dinas PU saja. Semisal menurunnya DAK Dinas PU NTT di tahun anggaran 2016 mendatang, mestinya menjadi PR juga bagi DPRD NTT untuk mempertanyakan dan memperjuangkannya ke Jakarta,” tambahnya.

Mantan Ketua KNPI NTT itu juga berharap, mestinya semua komponen ikut bicara, jangan hanya Pak Gubernur saja. “Kita punya tokoh-tokoh NTT duduk pada posisi penting di DPR RI, mestinya jangan lupa memberikan perhatian kepada daerah yang telah melahirkannya,” bukanya penuh harap.

Terkait gagasan menjadikan Kota Kupang sebagai Kota Flamboyan, Andre berharap adanya perhatian lebih dari Pemkot Kupang sebagai penguasa tunggal di Ibukota Provinsi NTT ini. “Kami berharap ada sinkronisasi gagasan dengan rencana implementasinya demi kemajuan Kota Kupang yang lebih signifikan,” gumamnya. **

 

Penulis: Vincent

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

26 + = 33