Rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di ruangan Komisi IV, Jumat (13/11/2015). (Foto: Semar/Moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Setelah melalui diskusi panjang lebar, akhirnya Ketua Komis IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alexander Ena, memutuskan untuk tetap mendorong rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Larantuka dan Andonara, di Kabupaten Flores Timur.

Sifat dukungan tersebut sebagaimana terurai dalam rapat pembahasan RAPBD Tahun 2016 dan Raperda Provinsi NTT di ruangan Komisi IV lantai satu, Jl. Polisi Militer II, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jumat (13/11/2015) kemarin pukul.10.00 s/d 14.00 Wita, prinsip dari persetujuan dimaksud menekankan pada mendorong anggaran awal untuk rencana yang didanai dari APBN sebesar Rp. 5,1 Triliun. Tidak hanya itu, sebab DPRD NTT secara jujur dan terbuka menyatakan siap terlibat dalam pengkajian rencana tersebut.

Adapun dasar pertimbangan yang dinyatakan oleh Alexander Ena adalah kebutuhan Jembatan Palmerah di Kabupaten Flores Timur itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk akses jembatannya sesuai perencanaan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

“Jembatan itu akan lebih efektif untuk mengurai persoalan pendidikan, kesehatan, dan masyarakat yang perekonomiannya lemah di Kabupaten Flores Timur yang mulai mengkhawatirkan.

Menurut Alexander, pembangunan fasilitas publik yang ada di tengah kabupaten itu sesuai dana yang telah direncanakan sebesar Rp. 2,1 Triliun, seperti adanya pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah yang menjadi prioritas, sehingga jembatan tersebut harus segera dibangun.

Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat ini pihaknya akan usulkan pada sidang paripurna terkait rencana tersebut. “DPRD Prov NTT ingin melihat sejauh mana rencana ini bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.

Dia juga meminta kepada semua pihak agar bergandeng tangan untuk mendorong pemerintah guna membangun Jembatan Palmerah itu.

Untuk diketahui, rapat ini dihadiri unsur dari DPRD yaitu Ketua Komisi IV Alexander Ena, Viktor Lerik, Anggelino B. da Costa, Thomas Tiba, Eldat M.M. Nenabu, Adriana R.K.A. Kossi, Davit M. Wadu, Agustinus Bria Seran, Inosensius Fredi Mui, Kardinad Lenard Kale Lena, Bonifasius Jebarus, Angela Mercy Piwung, Jefri Unbanunaek. Sedangkan dari unsure Dinas Pekerjaan Umum Prov NTT hadir Kadis PU Andreas W. Koreh, Kabit Bina Marga Josep Lewa, Kepala Bidang Cipta Karya Frans Pangalinan, yang juga didampingi belasan orang stafnya.

 

Penulis : Semar Dju
Editor   :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

40 − 31 =