andreKepala Dinas PU NTT, Andre W.Koreh. (Dok. Dinas PU NTT)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Menuju perayaan Bulan Bakti Pekerjaan Umum (BBPU) ke-70 pada Kamis, 3 Desember 2015 yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikannya sebagai salah satu media merenung, mengevaluasi, dan mencoba meretas kembali mimpi-mimpi agar bisa lebih berarti bagi pembangunan di daerah kepulauan ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa NTT tergolong sebagai daerah tertingal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) ini.

Ketertinggalan NTT lebih disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) masyarakatnya, cara kerja aparatur pemerintah daerah yang masih fokus pada cara pandang atau paradigma lama, yaitu tergantung pada apa yang dikatakan oleh pimpinannya, sikap apatis atau masa bodoh dengan realitas yang terjadi, dan berharap belas kasihan dari pemerintah pusat atau Jakarta serta negara-negara donor.

Tidak mudah memang. Sebab—jika berjuang untuk mendapatkan perhatian atau alokasi dana lebih dari Jakarta pun tidak semudah harapan—kriteria-kriteria mesti dilalui—pahit—tapi terkadang itu pilihan tercerdas.

Ketika berkesempatan berdialog dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre W. Koreh, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2015) sekira pukul 15.25, dirinya sempat meradang ketika disentil perihal menurunnya alokasi dana yang akan dikucurkan ke NTT pada tahun anggaran 2016 mendatang.

Melansir DPJK Kementerian Keuangan di portal djpk.depkeu.go.id, Andre mengalkisahkan kegundahannya soal penurunan alokasi dana yang sangat berarti tersebut.

Mengapa dirinya tak sependapat dengan kebijakan tersebut? Kata dia, pertama, merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) ditetapkan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa dalam menetapkan kebijakan DAK, pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan;

satu

Kedua, kata dia, Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang memiliki jalan provinsi sepanjang 2.471,49 Km berdasarkan keputusan Gubernur NTT No.339/KEP/HK/2007 tentang Penetapan Ruas-ruasa Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No.55 tahun 2000. Padahal sampai dengan tahun 2014 jalan provinsi dalam kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 1.009,44 Km atau 40,84%;

Ketiga, sambungnya, PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 85 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasn ayat (2) bahwa pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% dari total APBD, tetapi kondisi jalan belum memenuhi criteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Sedangkan Provinsi NTT, lanjutnya, hanya mampu melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi rata-rata sebesar 9,03% per tahun dari total APBD;

Keempat, ungkapnya, pada tahun anggaran 2016, Provinsi NTT hanya mendapatkan alokasi DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 15.816.820.000 dan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”. Kebijakan alokasi ini dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan 17 provinsi lain yang mendapat alokasi jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi NTT.
“Berdasarkan besaran jumlah alokasi DAK, Provinsi NTT berada diurutan ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia. 15 Provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT, selain memperoleh DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan juga memperoleh DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan. Sedangkan Provinsi NTT hanya mendapat DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan, sedangkan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”,” simpulnya.

Adapun 17 provinsi, katanya, yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT memiliki jalan provinsi yang lebih pendek dibanding Provinsi NTT. Misalnya Provinsi Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara memiliki jalan provinsi tidak mencapai 1000km, sedangkan jalan provinsi di NTT sepanjang 2.471,49 Km.

“Beberapa provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT bukan provinsi dan berciri kepuluan. Semisal NTB, selain bukan provinsi berciri kepulauan dan panjang jalan provinsinya hanya 1.843 Km memperoleh DAK sebesar Rp.201.988.900.000, sedangkan NTT dengan panjang jalan provinsi 2.471,49 Km hanya memperoleh DAK sebesar Rp.15.816.820.000,” jelasnya.

Diuraikannya, berdasarkan kriteria umum yakni kemampuan keuangan daerah, maupun kriteria teknis yaitu kondisi sarana prasarana publik dan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan, berikut tingkat kerusakannya, Provinsi NTT seyogyanya mendapat alokasi DAK lebih besar dari Rp. 15.816.820.000.

“Pada pembahasan-pembahasan usulan DAK Tahun 2016 dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, berdasarkan kriteria variable-variable dan data kondisi daerah untuk perhitungan normative besaran DAK diperoleh gambaran untuk Provinsi NTT koefisiensinya adalah 0,06,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, jika total DAK se Indonesia untuk Sub Bidang Jalan adalah Rp. 3.236.618.970.000, maka seyogyanya untuk Provinsi NTT kurang lebih adalah 0,06 x Rp.3.236.618.970.000 = Rp.194.191.138.200.

dua

“Total alokasi DAK Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan, baik Reguler maupun DAK Tambahan Ususlan Daerah untuk Provinsi NTT tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 61,2 Milyar. Jumlah ini turun sangat signifikan pada tahun anggaran 2016 mendatang yang menjadi hanya Rp. 15,8 Milyar,” urainya.

Ditambahkannya, DAK tahun anggaran 2015 terdiri atas DAK Reguler Rp.42.282.290.000 dan DAK P3K2 (APBN-P) sebesar Rp. 18.955.400.000.

Mimpi untuk Bangkit

Penurunan alokasi dana sebagaimana telah diurai di atas akan mengantar NTT semakin tertinggal dengan provinsi lainnya.

Tapi apa boleh buat—kemampuan anggaran negara juga menjadi salah satu penyebabnya. Semangat kerja, kerja, kerja dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi mulai terasa tak seindah harapan.

Kendati begitu Pemprov NTT tak boleh patah arang atau berpasrah. Perlu mencari inspirasi untuk menemukan solusi cerdas sehingga bisa lebih menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Konsep mewirausahakan birokrasi (reinventing government) perlu dikaji secara cermat untuk dibebankan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana memancing sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan Nusantara untuk berwisata ke NTT. Kemudian bagaimana membangkitkan rasa memiliki masyarakatnya untuk mendukung sekaligus menangkap peluang-peluang bisnis semisal, membuat cendera mata, membangun homestay baru, menjadikan salah satu kamar rumahnya sebagai homestay, mendirikan grup-grup sanggar tari, belajar Bahasa Inggris sehingga bisa memandu wisatawan (Pramuwisata), membuka warung-warung makanan tradisional yang bersih dengan harga terjangkau, dan ada event-event tetap setiap tiga bula sekali berskala internasional.

Hal yang perlu juga menjadi perhatian, keasikan menggali PAD jangan sampai semakin membebankan masyarakat untuk membayar pajak atau retribusi. Lain halnya jika penghasilan masyarakat sudah meningkat.

Pendek kata, aparatur pemerintah daerah sudah mesti berani keluar dari cara kerja konservatif. Keluar dari kantor untuk menggali sumber-sumber PAD, sehingga tidak jadi benalu dengan Jakarta; menanti kucuran dana melalui APBN, APBD, DAU, DAK, Hibah, dan apalah namanya.

Stop meradang dengan Jakarta. Quo vadis NTT…?**

 

Penulis: Vincent (Novelis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

50 + = 57