joniWali Kota Kupang Jonas Salean (Kanan).

 

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Setelah DPRD Kota Kupang menetapkan lanjutan sidang APBD Murni Tahun Anggaran 2016 digelar kembali pada 12 November 2015 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) bakal kembali meminta penundaan sidang. Pasalnya, penundaan ini tersebut
menyusul belum adanya penyampaian tentang dana alokasi umum (DAU) dan dana-dana pembantuan dari pemerintah pusat.

Demikian dikatakan, Walikota Kupang Jonas Salean kepada moral-politik.com di Balai Kota Kupang, Senin (9/11/2015). Jonas Salean menuturkan, memang secara jadwal sidang telah ditetapkan dewan pada 12 November 2015, namun karena keterlambatan dana-dana pembantuan dari pemerintah pusat, maka sebagai Wali Kota dirirnya akan menyurati pimpinan dewan untuk menunda pelaksanaan sidang satu minggu lagi.

“Kami baru siapkan materi secara rampung pada 15 November 2015 ,” kata Salean.

Menurutnya, penundaan ini bukan karena pemerintah Kota Kupang tidak menyiapkan dokumen persidangan, tetapi DAK pemerintah pusat baru tetapkan, dan Kota Kupang mendapat alokasi DAK sebesar Rp. 663 miliar. Besarnya alokasi DAK tahun ini termasuk untuk membiayai kenaikan gaji pegawai. Sementara DAU dan pembiayaan lain oleh pemerintah pusat belum ditetapkan sehingga pemerintah perlu meminta penundaan persidangan.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe mengaku menerima permintaan pemerintah untuk penundaan sidang. “DPRD siap melaksanakan kalau pemerintah sudah siap, tapi kalau pemerintah meminta penundaan sidang, ya kami memakluminya dan menerima permintaan itu,” kata Loudoe. **

 

Penulis: Nyongki
Editor : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

57 − = 50