MORAL-POLITIK.COM – Lain padang lain belalang, lain kepala daerah lain pula kebijakannya. Di Pemerintah Kota Kupang, setidaknya menurut Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Golkar, Zeyto Ratuarat, pejabat struktural yang telah berkeluarga lalu melakukan selingkuh dengan suami/isteri milik orang lain tak ditindak sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

“Saya minta Pemkot Kupang menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang bermasalah. Pasalnya, selama ini ada beberapa pejabat atau mantan pejabat yang berada di eselon III dan IV tidak mendapat sanksi, padahal mereka sudah terbukti melakukan perbuatan tidak terpuji, dengan melakukan selingkuh dan pelecehan lainnya,” ujar Ratuarat yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang kepada moral-politik.com di ruang Komisi I DPRD Kota Kupang, Senin (23/11/2015) yang lalu.

Zeyto berujar lagi, selama ini pemerintah terkesan membiarkan para pejabat yang melakukan tindakan tidak terpuji, bahkan terkesan pemerintah melindungi mereka agar tidak terjerat pada ranah hukum. Dengan kondisi seperti ini, kata Zeyto, pemerintah sepertinya sengaja memupuk bertumbuhnya pejabat-pejabat bermental buruk dalam lingkup pemerintahan.

“Secara aturan PNS yang melakukan selingkuh itu telah melakukan pelanggaran, maka itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah secara tuntas, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah. DPRD hanya bisa melakukan pengawasan,” tambahnya.

Zeyto beranggapan karena tahun 2015 ini merupakan tahun penegakan disiplin aparatur pemerintah Kota Kupang, walaupun secara mekanisme semua ada di tangan BKD dan Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap para PNS yang telah membuat pelanggaran, namun Wali Kota Kupang, Jonas Salean, harus berani menunjukkan ketegasannya tanpa pandang bulu. Tindak tegas saja mereka yang berselingkuh itu, sebab mereka telah merusak keluarganya sendiri dan keluarga orang lain,” pungkas dia. **

 

Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 4 =