Home / Populer / Dituding Antek Kapitalis, Gubernur NTT Didesak Cabut Ijin Tambang PT SMR

Dituding Antek Kapitalis, Gubernur NTT Didesak Cabut Ijin Tambang PT SMR

Foto: Semar Dju.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya didesak segera mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di NTT. Ijin usah itu dengan luas lahan 4.550 Ha tepatnya di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kepada PT. Soe Makmur Resources (SMR).

Gubernur Frans juga dituding sebagai antek kaum kapitalis yang telah memberikan ijin usaha pertambangan terhadap yang selama ini hanya menyengsarakan masyarakat.

Desakan ini disampaikan ratusan mahasiswa LMND Kupang, PMKRI Kupang, PRD NTT, API Kartini Kupang, Walhi NTT, LK FKIP UKAW, KPI Kupang, Permasku yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTT untuk Kedaulatan Rakyat Atas Tambang, saat melakukakan aksi demontrasi menolak usaha tambang yang dilakukan oleh PT SMR di depan kantor Gubernur NTT, Jumat (29/1/2016) sekira pukul 10.00 WITA.

Dalam aksinya, mahasiswa juga mengutuk keras tindakan represif oknum aparat TNI AD yang telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat pemilik lahan.

Koordinator aksi, Yoseph Sudarso Asafah dalam orasinya mengatakan, kekayaan tambang yang selama ini dilakukan oleh PT SMR tidak sedikitpun berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah lingkar tambang. Pertambangan yang dikendali oleh PT SMR justeru menjadi bencana bagi masyarakat.

Selain itu, kata dia, PT SMR yang meraup keuntungan miliaran rupiah setiap bulan dari pengerukan mineral mangan, tidak pernah menjalankan kewajibannya melakukan proyek CSR di wilayah lingkar tambang. Janji membangun jalan desa, listrik desa, air bersih dan bahan klinik bagi masyarakat di daerah tambang yang rentan dengan bahaya pencemaran udara dan air akibat limbah produksi hasil pertambangan tidak dipenuhi dengan baik.

“Kami minta dengan tegas Gubernur NTT segera mencabut ijin usaha PT SMR karena tidak mensejahterakan masyarakat NTT tetapi hanya menyengsaraka. Gubernur NTT merupakan antek kapitalis yang pro dengan kaum kapitalis,” tegasnya.

Baca Juga :  Para Guru menyiasati pembelajaran di CFD Kota Kupang

Sementara Korlap aksi Ira Soebekun mengatakan, kegiatan tambang itu telah mencaplok hak-hak masyarakat Supul sebagai pemilik hak ulayat kepemilikan tanah. Selain itu, aksi tambang tersebut telah menyerobot areal hutan lindung. Sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, jelasnya, bahwa seluruh sumber daya alam dikuasai negara dan dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan demi kepentingan pemilik modal yang menguasai dan mengeruk habis isi perut kekayaan alam NTT.

“Gubernur NTT harus berani mengambil sikap untuk mencabut ijin usaha PT SMR, karena kehadiran PT SMR telah menimbulkan konflik horisontal antar warga,” ujarnya.

Dia mengharapkan DPRD NTT segera memanggil Kepala Dinas Pertambangan NTT dan Gubernur NTT untuk meminta pertanggungjawaban terkait pemberian ijin.

DPR juga diminta membentuk pansus guna menelusuri sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan pertambangan mangan oleh PT SMR terutama penerbitan ijin-ijin pertambangan yang menuai permasalahan di tingkat rakyat maupun ketidakjelasan mekanisme bagi hasilnya.

Pantauan moral-politik.com, karena kesal tidak berhasil menemui Gubernur Frans, mahasiswa akhirnya melakukan long march menuju kantor DPR NTT. Mahasiswa diterima Wakil Ketua Komisi IV, Gabriel Beri Bina dan melakukan dialog.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa beberapa spanduk bertuliskan, ‘Gubernur NTT segera cabut IUP PT SMR’, ‘Stop Intimidasi Rakyat’, dan ‘Usut tuntas keterlibatan oknum TNI AD di PT SMR’.**

Penulis: Semar Dju

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button