Home / News NTT / DPRD Kota Kupang: Realisasi Fisik Tanggul Kuanfaut 20%, Ini Bantahan Kabid Pengairan!

DPRD Kota Kupang: Realisasi Fisik Tanggul Kuanfaut 20%, Ini Bantahan Kabid Pengairan!

Fisik pekerjaan tanggul. (Foto: Nyongki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang, Jeanne Hadjon membantah pernyataan dari Komisi III DPRD Kota Kupang bahwa pekerjaan tanggul di Kianfaut, Kelurahan Oepura realisasi fisik dari pembangunan tanggul tersebut baru 20 mencapai persen.

“Realisasi fisik pembangunan tanggul di Kuanfaut sebenarnya sudah mencapai 61 persen. Mungkin anggota Komisi III hanya melihat secara garis besar saja sesuai kasat mata,” ujar Hadjon kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Selasa (26/1/2016).

Hadjon mengaku, kalau dilihat sekilas, realisasi fisik dari proyek itu memang tidak seberapa. Namun sebelumnya sudah ada pengerukan tanah disekitar lokasi pembangunan, kemudian ditambah lagi dengan pemasangan rangka, dan pengecoran di bagian bawah sebelum dipasang besi untuk pengecoran bagian atas. Dengan rampungnya pemasangan beton maka pekerjaan itu hanya tingga pengecoran bagian atasnya saja, serta pemasangan bronjong di bantaran kali untuk mencegah terjadinya longsor.

“Sejak proyek tanggul itu dikerjakan, pada awal Agustus 2015 lalu, saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek tersebut, selalu mengawasi pekerjaan tanggul seminggu sekali. Bahkan ada staf yang selalu melakukan kontrol setiap hari, sehingga pekerjaan tanggul itu selalu mendapat pengawasan setiap harinya. Jadi tidak benar bahwa pekerjaan tanggul itu belum ada apa-apanya. Kami dari dinas juga tidak mau ada masalah dari pembangunan tanggul tersebut,” katanya.

Menyangkut keterlambatan pekerjaan yang terjadi, Hadjon mengaku pihak kontraktor sudah menyampaikan kepadanya bahwa keterlambatan disebabkan adanya kelangkaan material seperti semen selama pekerjaan berlangsung. Selain itu, pihak kontraktor juga sedikit mengalami kendala dari sisi finansial sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan.

Terkait keterlambatan pekerjaan, dirinya mengaku masih ada waktu bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan Kepres Nomor 70 Tahun 2012, pihak kontraktor masih bisa diberi kesempatan dengan dua kali masa perpanjangan kerja selama 100 hari dengan denda sebesar 5 persen dari nilai kontrak yang tersisa.

Baca Juga :  Jhoni Bire: Pak Walikota sementara tinggal di rumah kontrakannya

Hadjon mengaku, anggaran yang sudah dicairkan pihak kontraktor sebesar Rp. 750 juta dari total anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar. Menurutnya pencairan itu sudah sesuai dengan realisasi fisik yang sudah mencapai 61 persen, dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat keterlambatan pekerjaan tersebut.

Ketika disinggung apakah ada sanksi dari dinas jika dengan masa adendum sebanyak dua kali, yang akan berakhir pada 19 Februari mendatang, Hadjon mengaku pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor agar bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu tersisa dalam adendum yang diuberikan. Namun apabila pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan maka kemungkinan besar kami akan mem-PHK kontraktor tersebut, tapi sekali lagi dinas tidak mengharapkan keterlambatan terjadi lagi.

“Kami mau pekerjaan tanggul selesai sesuai waktunya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pungkas dia.

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button