Home / Populer / Duh, Penegak Hukum Didesak Segera Tangkap Aba Maulaka!

Duh, Penegak Hukum Didesak Segera Tangkap Aba Maulaka!

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Maulaka (foto: semar dju)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Aparat penegak hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Kupang Kota, dan Polda NTT, serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) didesak agar segera menangkap dan memeriksa Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Maulaka, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya.

Desakan ini disampaikan Forum Anti Korupsi dan Pengkajian Masalah Pembangunan (Foransi PMP NTT) ketika melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Jumat (8/1/215).

Dalam aksi yang dipimpin Albertus Vinsensius itu, massa aksi menyebut, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi atas penjualan kapal ikan oleh oknum-oknum di Dinas Perikanan dan Kelautan NTT tahun 2015 lalu. Menurut Vinsensius, kapal bantuan yang sesungguhnya untuk kelompok nelayan di Sumba Barat Daya (SBD), ditarik oleh pihak DPK NTT dengan alasan kelompok nelayan tersebut tidak produktif. Setelah kapal tersebut ditarik, jelas Vinsensius, kapal tersebut dijual oleh oknum pejabat di dinas tersebut ke nelayan di Flores Timur dengan harga Rp 150.000.000.

Dikatakan Vinsensius, Balai Benih Ikan (BBI) yang dikelola DPK NTT di Noekele, Kabupaten Kupang setiap tahun mendapat kucuran dana dari Anggarkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih sebanyak Rp 3 miliar.

Namun pada kenyataannya, BBI tersebut tidak mendapatkan hasil sebanding dengan anggaran tersebut, dan hanya berkisar Rp 90 juta hingga Rp.100 juta. Menurutnya, hal ini diduga kuat terjadi karena telah terjadi permainan bisnis yang dilakukan salah satu pegawai pada DPK NTT yang diketahui bernama Yohana Roga. Dimana dirinya diduga kuat berperan sebagai suplayer pakan ikan untuk BBI di Noekele.

Baca Juga :  Partai Golkar bisa saja keluar dari Koalisi Permanen

Massa aksi juga menduga Kepala DPK NTT, Abraham Maulaka telah menyalahgunakan wewenang denan menginstruksikan para bendahara, baik itu bendahara yang mengurus dana APBD maupun APBN untuk mengeluarkan dana yang tujuannya tidak jelas tau untuk kepentingan pribadi Aba Maulaka.

“Saat ini, para bendahara di masing-masing bidang dibuat pusing untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah terserap dipakai oleh oknum Kepala DPK,” ujar Vinsensius ketika berorasi di depan halaman Kantor DPRD NTT. Tak hanya itu, pihaknya juga menduga, sering terjadi perjalanan dinas fiktif oleh Aba Maulaka.

Oleh karena itu, dalam aksi tersebut massa aksi juga menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, mendesak aparat Tipikor Polres Kupang Kota untuk memeriksa kembali Kepala DPK terkait penjualan kapal ikan ke Larantuka. Kedua, meminta BPK NTT untuk segera melakukan audit silang atas beberapa masalah yang telah disebutkan dalam orasi, khususnya tentang penyalahgunaan anggaran untuk BBI. Ketiga, meminta Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan beberapa oknum tidak bertanggung jawab di DPK NTT yang menjual kapal ikan ke Flores Timur. Keempat, mendesak Kapolda NTT untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa oknum di DPK NTT yang menjual kapal ikan ke Flores Timur.

Setelah tiba di kantor DPRD NTT massa aksi tersebut diterima langsung anggota komisi 1 dari Fraksi Demokrat Gabriel Sukun Kotan (GSK), namun pada saat itu juga Vinsecius sempat meyampaikan beberapa pernyataan kepada DPRD agar tindak lanjuti hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, GSK mengatakan, dirinya akan menyampaikan hal itu kepada ketua komisi supaya ada tindak lanjutan ke Ketua DPRD NTT untuk dipanggil dalam sidang.

Sementara itu, Kepala DPK NTT, Abraham Maulaka yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, sekitar pukul 14.3 Wita, Jumat (8/1/2016) membantah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Fornasi PMP NTT. Menurut Aba, masalah tersebut terjadi pada tahun 2102 sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala DKP NTT, sehingga ia tidak mengetahui masalah tersebut. “Saya baru dapat laporan dari staf bahwa bantuan ini sejak tahun 2012,” katanya.

Baca Juga :  Menduga Sedang Ditipu, Pria Italia Tutup Telepon dari Paus Fransiskus

Ia mengaku, penarikan bantuan kapal dari kelompok nelayan di SBD, karena para nelayan tidak mengoperasikan kapal tersebut untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya,

Sedangkan biaya operasional untuk kapal dengan daya 38 GT tersebut sangat tinggi. Penarikan kapal tersebut, lanjut Aba, atas persetujuan kelompok nelayan di Kabupaten SBD, DPK Kabupaten SBD dengan DPK NTT.

Terkait dengan dugaan nilai jual kapal tersebut kepada kelompok nelayan di Larantuka, Aba mengakui tak mengetahui, begitupun dengan dana untuk BBI Noekele. Pasalnya, dirinya baru mengetahui informasi itu dari wartawan ketika menjabat sebagai Kepala DKP NTT. **

Penulis: Semar Dju

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button