Home / News NTT / Duh, Sidang 3 Terdakwa Kasus Korupsi PDT Dibuka untuk Ditunda!

Duh, Sidang 3 Terdakwa Kasus Korupsi PDT Dibuka untuk Ditunda!

Foto: Semar Dju

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa Sugiarto Praitno dan Andi Prayana, Sugiarto Praitno dan Sri Raharjo harus bersabar untuk mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang, bertempat di Jln. Kartini No.V Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/1/2016) pada pukul. 15.00 WITA juga ditunda.

Saat membuka persidangan dipimpin langsung ketua majelis hakim Sumantono, didampingi dua hakim anggota Yelmi, dan Jult Lumban Gaul, JPU adalah Kundrat Mantolas. Sedangkan ke tiga terdakwa Andi Prayana, Sugiarto Praitno dan Sri Raharjo didampingi kuasa hukumnya, Irwan Gunawan, Adi Adoe, Erick Save Oka Mamoh, dan Erens Kause.

Usai sidang digelar JPU langsung memberitahukan kepada majelis hakim, dengan alasan Kejati NTT belum memposisikan tuntutan jaksa, karena pak Kejati sedang di Jakarta sehingga JPU meminta waktu kepada majelis untuk memberikan waktu kepada JPU guna menyelesaikan berkas tuntutan mereka.

“Kami mohon diberi waktu sampai tanggal (11/2/2016) karena saat ini masih dalam tahap penyusunan surat tuntutan kepada Kejati NTT,” kata JPU.

“Baiklah, tapi kami berharap bisa segera diselesaikan. Karena majelis juga ada mau cuti nanti pekan depan aja, Kamis (11/2/2016),” ujar Ketua Majelis Hakim Sumantono.

Sumantono juga mengingatkan kepada kuasa hukum ketiga terdakwa agar tepat waktu dalam pembacaan pembelaan (pledoi) setelah pembacaan tuntutan jaksa.

“Kami mengharapkan persidangan cepat selesai. Inikan sudah penundaan yang kedua kalinya, semoga jaksa sudah bisa mengajukan tuntutannya minggu depan. Kalau jaksa tidak memanfaatkan kesempatan itu, saya pikir itu resiko jaksa,” tutur dia.

Lanjut, untuk diketahui, ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Kabupaten Alor dan Flotim itu, didakwa dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jo pasal 1 ayat 2 pasal 18, pasal 2 ayat 1 dan jo pasal 3 berlapis dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan di dua kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 53 Miliar, dan ketiga terdakwa itu terancam dituntut 5,6 tahun penjara dengan pasal berlapis. **

Baca Juga :  "Kantor DRPD Kabupaten Kupang Dijadikan Tempat Cari Uang?"
Penulis: Sem/Sd

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button