Home / News NTT / Ini Penyebab Majelis Hakim Tipikor Kupang Marahi Jaksa, Sidang Ditunda!

Ini Penyebab Majelis Hakim Tipikor Kupang Marahi Jaksa, Sidang Ditunda!

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Sidang pembacaan nota pembelaan terhadap terdakwa Pilips Tandilitin sebagai kontaktor, dalam kasus dugaan dan pecucian uang korupsi bantuan masyarakat berpenghasilan rendah pada 2012 dengan nililai sebesar Rp. 1. 5 miliar ditunda.

Alasannya, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kundrat Mantolas alias Kundrat dari penyidik Kejati NTT itu tidak etis, tidak profesional, dan tidak konsisten mengikuti persidangan, bertempat di Jln Kartini No. V, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/1/2016) pukul. 16. 00 Wita.

Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi, dalam sidang itu dipimpin majelis hakim ketua Abdul Siboro, yang didampingi kedua hakim anggotanya Yelmi, dan Ansori, sedangkan terdakwa Pilips Tandilitin didampingi oleh kuasa hukumnya Luis Balun, dan Nil Andrian Foeh.

Disaat sidang berlanjut tiba-tiba jaksa penuntut umum Kundrat Mantolas meminta majelis hakim untuk mengajukan tuntutan yang kedua kali, namun di saat jaksa minta mengajukan tuntutan ketua majelis langsung membantah dan sempat memarahi jaksa Kundrat Mantolas itu.

“Majelis Hakim mengatakan, kamu jaksa harus konsisten dan profesional dalam persidangan, kamu sudah menuntut terdakwa, sekarang kamu mengajukan tuntutan lagi?” kata hakim Siboro.

Ia menjelaskan, nama persidangan di pengadilan harus sesuai prosedur atau aturan, dan di sini bukan kamu yang atur sama saya, karena saya yang Ketua Pengadilan Kupang ini, jadi kamu jaksa jangan datang atur saya di sini ya.

Jaksa Kundrat Mantolas langsung senyum-senyum melihat ketua majelis bertanya sambil marah di persidangan itu.

Namun, Hakim Ketua, Abdul Siboro dengan tegas mengatakan sidang ditunda saja ke minggu depan, Senin (11/1/2015) dengan agenda pembelaan.

Sementara itu kuasa hukum terdakwa Luis Balun mengatakan, JPU dinilai tidak provesional sehingga dirinya mengajukan tuntutan ulang.

Baca Juga :  Jeriko tata ulang manajemen 3 perusahaan daerah yang merugi

Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada pengajuan tuntutan sampai kedua kali, mungkin saja saudara jakasa mau buat aturan baru di persidangan.

“Kalau memang saudara jaksa mau ajukan tuntutan sampai dua kali ya tunggu abis putusan majelis hakim saja baru ajukan tuntutan ulang,” pungkas Luis. **

Penulis: Semar Dju

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button