Home / News NTT / Jaksa Tidak Siap, Hakim Tunda Tuntutan Dugaan Korupsi PDT

Jaksa Tidak Siap, Hakim Tunda Tuntutan Dugaan Korupsi PDT

Foto: Semar Dju.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Klas 1A Kupang terpaksa menunda sidang kasus dugaan korupsi Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kabupaten Alor dan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2014 dengan kerugian negara Rp. 23, 5 Miliar, sedangkan di Alor sebesar Rp. 43 Miliar.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT terhadap dua terdakwa dugaan korupsi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Alor dan Flotom itu digelar di Pengadilan Tipikor Kupang bertempat di Jln. Kartini, No. V, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, pada Jumat (15/1/2016) pukul. 15.00 WITA.

Dalam sidang itu dipimpin langsung ketua majelis hakim Sumantono, didampingi dua hakim anggota Jimi Tanjung, dan Jult Lumban Gaul, jaksa penuntut umum adalah Kundrat Mantolas. Sedangkan dua terdakwa Sugiarto Praitno dan Andi Prayana didampingi kuasa hukumnya, Erens Kause.

Sidang tertunda karena JPU belum mempersiapkan berkas tuntutan kepada dua terdakwa tersebut. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Tipikor Kupang.

JPU Kundrat Mantolas kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Sumantono menyatakan, berkas belum selesai dikerjakan. “Kami masih menghitung kalkulasi jumlah kerugian Negara,” kata Kundrat kepada majelis hakim PN Tipikor Kupang.

Mendengar keterangan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Sumantono menunda sidang dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda membacakan tuntutan. “Sidang akan kembali digelar pekan depan, Kamis (21/1/2016) pukul. 14.00 Wita,” katanya.

Untuk diketahui, kedua terdakwa kasus dugaan korupsi pada PDT Kabupaten Alor dan Flotim itu, didakwa dengan pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 3 berlapis dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan di dua kabupaten dengan nilai sebesar 53 Miliar.

Baca Juga :  Pemerintah dan DPRD NTT Diminta Perhatikan Tenaga Dokter Specialis

Dua terdakwa Sugiarto Praitno dan Andi Prayana didakwa melanggar Pasal 2, 3, 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada proyek yang menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 53 miliar.

Dalam dakwaan, JPU menilai terdakwa Andi Prayana telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan, terdakwa Sugiarto Praitno didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. **

Penulis: Semar Dju

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button