Home / News NTT / Kapan Pilwalkot Kupang? Simak Rancangan KPU…

Kapan Pilwalkot Kupang? Simak Rancangan KPU…

Foto: gresnews.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Penjadwalan pelaksanaan pemilihan Wali Kota  (Pilwalkot) dan Wakil Wali Kota Kupang sejauh ini belum dijadwalkan. Penjadwalan dilakukan secara terpusat oleh KPU Pusat.

“Namun demikian, masing-masing divisi di KPU Kota Kupang tetap melakukan tugas masing-masing menyongsong persiapan pelaksanaan Pilwalkot 2017 mendatang,” kata Ketua KPU Kota Kupang Marianus Minggo di ruang kerjanya, Kamis (7/1/2016) siang.

Juru Bicara KPU Kota Kupang Lodowyk Fredik mengatakan, sejak 2015 lalu, persiapan program dan anggaran pelaksanaan Pilwalkot sudah dilakukan KPU Kota Kupang. KPU telah mengajukan anggaran Pilwalkot kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang sebesar Rp 29 miliar. Namun, setelah melalui proses pembahasan bersama di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya dirasionalisasi menjadi Rp 23,4 miliar.

“Kami sudah dapat kepastian dari pemerintah bahwa Dewan sudah menyetujui alokasi anggaran Pilwalkot sebesar Rp 23,4 miliar,” kata Lodowyk

Ia mengatakan, alokasi dana yang demikian besar dibandingkan pelaksanaan Pilwalkot sebelumnya, karena merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014, mewajibkan KPU menyiapkan bahan dan alat peraga kampanye. Karena itu, alokasi dana itu akan digunakan untuk mengadakan bahan dan alat peraga kampanye para pasangan calon peserta Pilwalkot.

KPU, lanjutnya, berkewajiban mengadakan bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, brosur, dan poster. “Semuanya dicetak oleh KPU sesuai jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kota Kupang jika dana tersedia. Itu amanat UU,” katanya.

Sedangkan alat peraga kampanye yang harus diadakan oleh KPU berupa baliho, umbul-uumbul, dan spanduk yang nantinya juga harus dipasang oleh KPU pada tempat-tempat yang disepakati bersama pemerintah.

Lodowyk mengatakan, dengan disetjui hanya Rp 23 miliar, maka KPU akan berupaya menekan atribut kampanye dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Jika pada pelaksanaan Pilpres lalu TPS sebanyak 650, maka pada Pilwalkot mendatang dapat dikurangi menjadi hanya 500 TPS.

Baca Juga :  Wawancara Ekslusif dengan Kadis Andreas soal ruas Jalan Provinsi...

Dengan penggabungan TPS, jelas akan mengurangi personel dan honor, serta alat kelengkapan pelaksanaan di TPS.
Terkait dukungan partai, kata Lodowyk, memperhatikan komposisi perolehan kursi di Dewan, maka diprediksi calon dari parpol bisa empat pasangan calon. “Ini kalau koalisi ideal partai yang ada berkoalisi secara proporsional maka terdapat empat pasangan calon. Sayaratnya 20 persen jumlah kursi, dan dari suara 25 persen suara sah hasil Pileg. Sehingga diprediksikan calon yang diusung parpol ada empat pasangan calon,” jelasnya.

Sementara untuk pasangan calon independen, lanjutnya, jika merujuk UU Nomor 8 Tahun 2014 maka dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Namun, setelah MK mengeluarkan keputusan, maka penghitungan jumlah dukungan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres. Karena itu, jika pada Pilpres lalu DPT 264 ribu lebih, maka dibutuhkan 23 ribu lebih dukungan atau delapan persen dari jumlah DPT. **

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button