Home / News NTT / Pekerjaan Tanggul Mandek, Komisi III: Kadis PU Kota Kupang PHK Kontraktor!

Pekerjaan Tanggul Mandek, Komisi III: Kadis PU Kota Kupang PHK Kontraktor!

Fisik pekerjaan tanggul. (Foto: Nyongki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Komisi III DPRD Kota Kupang meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang segera melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan CV. Putri Loisa yang mengerjakan pembangunan tanggul retensi, di Kuanfatu, Kelurahan Oepura. Pasalnya pekerjaan tanggul yang telah habis masa kerjanya selama 120 hari terhitung sejak 23 Juli, sampai 19 November realisasi fisiknya tidak mencapai 20 persen.

“Ini proyek yang mubasir. Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan ini pasti tidak mampu mengerjakannnya sehingga sudah lewat dua bulan dari masa kerja, realisasi fisik masih minim,” kata Wakil Ketua Komisi III, Herry Dahi Kadja, ketika Komisi III DPRD Kota Kupang melakukan kunjungan di lokasi pekerjaan, Senin (25/1/2016).

Dalam kunjungan itu, hadir juga Sekretaris Komisi III Nithanael Pandie bersama anggota Komisi III, diantaranya Johanis Ndoen, Tellendmark Daud, Merry Salow, dan Jhon G.F. Seran bersama sejumlah awak media.

Menurut Herry, pekerjaan tanggul yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 1,5 Miliar itu tidak bisa dilanjutkan lagi, sebab secara konstruksi perlu dilihat kembali, karena pekerjaan awal yang telah dilakukan sangat tidak memenuhi konstruksi standar.

“Secara konstruksi perlu dilihat kembali karena konstruksi tidak jelas terutama soal pembesian,” katanya.

Selain itu, pihak komisi juga akan merekomendasi hukum pekerjaan tersebut, karena Dinas PU selaku pemilik pekerjaan telah memberikan uang muka sebesar 30 persen dari nilai total proyek, ditambah lagi dengan telah dilakukan pencairan termin tahap pertama.

“Hitung-hitungan berarti ada indikasi kerugian negara. Masa pencairan awal 30 persen dari total keseluruhan anggaran, belum lagi ditambah pencairan termin pertama, berarti realisasi fisik dengan dana yang telah cair berbeda jauh,” kata Herry.

Herry juga mempertanyakan proses tender pekerjaan tanggul itu seperti apa sehingga CV. Putri Loisa bisa ditetapkan sebagai pemenang tender. “Kalau dilihat dari hasil pekerjaan, kontraktor yang mengerjakan tanggul ini tidak mempunyai pengalaman kerja. Kalau kontraktor yang berpengalaman hasilnya tidak seperti ini. Saya sempat mendengar bahwa pihak kontraktor berdalih bahwa pekerjaan mengalami hambatan karena kelangkaan semen, ini pernyataan yang keliru sebab kelangkaan semen baru terjadi awal Desember, sedangkan habisnya masa pekerjaan pertengahan November,” kata dia.

Baca Juga :  Proyek Irigasi Terbengkalai, Hendrik Paut: Kadis PU Jangan Urus Tidur Saja!

Atas dasar itu, lanjut Herry, pihak Komisi III tidak akan main-main dan akan mendesak dinas segera mem-PHK kontraktor, selain sejumlah rekomendasi termasuk rekomendasi hukum akan diberikan kepada aparat penegak hukum agar masalah ini diselesaikan secara hukum.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Komisi III Nithanael Pandie juga meminta agar pekerjaan tanggul harus segera dihentikan, pemerintah diminta segera melakukan PHK terhadap kontraktor dan menyiapkan tender ulang, agar pekerjaan tanggul itu dikerjakan ulang dari awal. Selain itu, ia juga mengharapapkan agar kasus pekerjaan tanggul harus dibawa ke ranah hukum agar memberikan efek jera bagi para kontraktor lain yang ingin melakukan hal serupa.

“Masalah tidak bisa diarkan dan tidak sekedar hanya di PHK Kontraktornya saja. Harus penyelesaian hukum. Kami dari Komisi III saja sudah dikelabui oleh pihak Kontraktor bahwa kumulatif pekerjaan sudah 60 persen, tapi faktanya baru seperti ini. Kami siap memberikan rekomendasi yang tegas kepada pihak kontraktor,” tegasnya.

Marten Laure, salah satu warga Kuanfatu, ketika dimintai keterngannya soal pekerjaan tersebut, mengaku bahwa pekerjaan baru mulai dilakukan pada awal Agustus, dan dirinya juga turut ambil bagian dalam pekerjaan tersebut. Namun pekerjaan tidak rutin dilakukan setiap hari sehingga habis masa pekerjaan, realisasi fisik masih di bawah standar. Ia juga mengaku, gajinya sebagai tukang belun dibayar sepenuhnya karena pihak kontraktor tidak nampak batang hidungnya, sejak pekerjaan dihentikan pada 7 Desember 2015 lalu. Sebagai warga berdomisli di lokasi tanggul, mereka merasa tidak nyaman, sebab di lokasi tersebut rawan longsor karena sebagian besar galian di pinggir dibiarkan begitu saja tanpa ada penahan sehingga di khawatirkan ketika hujan lebat, dilokasi itu rawan akan longsor. “Saya berharap pemerintah tanggap dan segera melanjutkan pekerjaan itu karena kami warga disini sangat takut akan longsor,” tegasnya.

Baca Juga :  Semua Masih Berproses, Veki Optimis Bakal Diusung Gerindra ke Pilkada Kota Kupang
Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button