Home / News NTT / Pemkot Kupang Revisi Perda, Termasuk Minuman Beralkohol

Pemkot Kupang Revisi Perda, Termasuk Minuman Beralkohol

Ilustrasi (Foto: suaramerdeka.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Menurut rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan kembali mengajukan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) agar dapat dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Kota Kupang pada persidangan mendatang. Dari 18 Ranperda tersebut, 13 Ranperda merupakan Ranperda yang baru mau diajukan, sedangkan lima lainnya merupakan Ranperda sisa tahun sebelumnya yang belum sempat dibahas dan ditetapkan.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Kupang Alan Girsang di ruang kerjanya, Selasa (5/1/2016). “Agar 18 Ranperda tersebut bisa masuk dalam Prolegda, kami sudah menyurati DPRD Kota Kupang terkait rencana pengajuan Ranperda dimaksud. Sedangkan pembahasannya, tergantung pada penetapan jadwal sidang di lembaga Dewan,” Katanya.

Ditanya terkait alokasi anggaran untuk pembahasan dan penetapan Ranperda dimaksud, Alan mengatakan bahwa alokasi anggarannya disiapkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengajukan Ranperda, dan alokasi anggarannya bervariasi.

Dalam pengajuan 18 Ranperda itu, katanya, Bagian Hukum juga mengajukan satu Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Pengajuan Ranperda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan adanya Ranperda tersebut, urainya, nantinya jika ada warga Kota Kupang yang bermasalah dengan hukum dan butuh bantuan pendampingan hukum, maka dapat didampingi secara gratis. Untuk pelaksanaannya, Pemkot akan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

“Mekanismenya, LBH mengajukan proposal dan pemerintah akan menunjuk LBH mana yang dapat bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga, mereka memberikan bantuan hukum kepada warga Kota Kupang secara gratis, dan biayanya nanti dikomplain kepada Pemkot,” kata Alan.

“Selain itu, RSUD SK Lerik Kota Kupang juga akan mengajukan revisi Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan. Perda tersebut sudah waktunya direvisi, karena sudah cukup lama sehingga harus dilakukan penyesuaian tarif. Selain itu, ada sejumlah kayanan di rumah sakit yang selama ini belum masuk dalam Perda tersebut. Sehingga, pelayanan yang diberikan tak dapat dipungut biaya. “Kalau tidak dipungut biaya, nanti peralatan tersebut rusak, tidak ada dana untuk perbaikan,” katanya menambahkan

Baca Juga :  Pilkada Kota Kupang: Gerindra pertimbangkan buka poros baru...

Pemerintah juga, pungkas dia, akan mengajukan revisi Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Langkah revisi Perda tersebut perlu dilakukan agar tak lagi menimbulkan permasalahan sebagaimana yang terjadi saat ini. **

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button