Home / Populer / Suara Aliansi untuk Kedaulatan Rakyat Atas Tambang kepada Gubernur NTT

Suara Aliansi untuk Kedaulatan Rakyat Atas Tambang kepada Gubernur NTT

Foto: Yosep Sudarso Asafa.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Aksi pengajuan aspirasi terkait operasi produksi PT. SMR di Kecamatan Kuatnan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seakan-akan membuka tabir di belakang kebijakan pembangunan.

Sebagaimana siaran pers yang dilayangkan Koordinator Aksi, Aby Yerusa Sobeukum kepada moral-poilitik.com, Jumat (28/1/2016) petang, aksi tersebut digelar oleh 70 orang yang tergabung dalam PRD NTT, WALHI, LMND, FMN, LK FKIP UKAW, API Kartini Kupang, dan PMKRI Kupang menyuarakan bahwa PT. SMR dalam operasi produksinya telah mengangkangi sejumlah kewajiban prinsip. Misalkan melaukan penyerobatan terhadap lahan milik beberapa keluarga Nesiminasi dan keluarga Bety yang menolak tanahnya ditambagkan.

Selain itu, PT.SMR juga dipandang telah megabaikan aspek kelestarian ekologi dengan tidak melaukan reklamasi pada beberapa wilayah yang telah ditambangi. Juga PT. SMR dianggap telah mengabaikan kewajibannya melakukan CSR bagi masyarakat lingkar tambang, hingga secara sepihak dan sembuny-sembuyi melakukan penjualan aset sekaligust injin usah penambngan (IUP).

“Akibatnya masyarakat lingkar tambang termasuk pemilik lahan tidak ada perbaikan taraf hidup secara ekonomi..
PT. SMR terus memprofokasi pertikaian antar keluarga soal sengketa kepelilikan lahan ulaya. Hingga dengan memobilisasi oknum TNI sebagai tenaga pengaman tambag dan mengintimidasi warga,” urainya.

iup

Berikut adalah tiga tuntutan yang dikemukakan: Pertama, Gubernur NTT segera cabut IUP PT.SMR; kedua, DPRD NTT segera membentuk Pansus guna melakukan infestigasi mendalam atas berbagai kejanggalan, termasuk pada aspek bagi hasil; dan ketiga, meminta Komandan Korem 161 WS/Kupang melakukan infestigasi dan memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI yang bekerja sebagai pengaman perusahaan tambang dan sering mengintimidasi warga.

Untuk menjadi catatan, aksi ini gagal untuk bertemu dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya karena kesibukannya. Sedangkan di DPRD NTT berhasil menemui Wakil Ketua DPRD NTT, Gariel Beri Bina.

Baca Juga :  Jawaban Mahfud MD soal Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

“Pekan depan akan dibawa dalam forum pimpinan DPR untuk diputuskan langkah apa yang harus ditempuh terutama evaluasi dan investigasi PT. SMR,” tegas Beri Bina.

Editor: Erny

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button