Home / Populer / Terlambat Kerjakan Jalan, Andre Koreh: 2 Perusahaan Terancam di ‘Blacklist’

Terlambat Kerjakan Jalan, Andre Koreh: 2 Perusahaan Terancam di ‘Blacklist’

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya memberikan medali sebagai juara I Pertandingan Gateball Internal PU NTT kepada Kepala Dinas PU NTT, Andre W. Koreh pada perayaan Bulan Bakti PU ke-70, di Kantor PU NTT, Kamis (3/12/2015) yang lalu. Foto: Dok. PU NTT.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM – Pekerjaan jalan aspal hotmix di Jalan W.J. Lalamentik, dan jalan Palapa, Kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikerjakan oleh PT. Gajah, dan pekerjaan di jalan Polisi Militer, Kelurahan Oebobo, yang dikerjakan oleh PT. UKB dipastikan mengalami keterlambatan.

Sesuai kontak pekerjaan tersebut yang dianggarkan melalui APBD I Provinsi NTT tahun 2015 sudah harus rampung dikerjakan, namun hingga kini pekerjaan tersebut masih belum selesai, dan hampir dipastikan kedua kontraktor itu dikenakan sangsi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak setiap harinya.‬

‪​Demikian dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT Andre W. Koreh kepada moral-politik.con, di ruang kerjanya,  Senin (11/1/2016) yang lalu.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian oleh kedua perusahaan tersebut karena keterbatasan material. Pasalnya material aspal yang akan digunakan oleh kedua perusahaan masih menunggu dari PT. Hutama Mitra Nusantara (HMN) yang merupakan salah satu perusahaan di NTT yang memiliki AMP.

“Yang pastinya mereka menunggu material dari PT. HMN karena PT. HMN sendiri masih melakukan aktifitas di luar kota. Maka dari itu apabila PT. HMN sudah selesai kerja baru mereka bisa kebagian material aspal,” kata Andre.‬

palapaPengerjaan Jalan Palapa, Kota Kupang, Sabtu (16/1/2016). Foto: Ist.

Kedua perusahaan tersebut, jelasnya, sudah diberikan kemudahan dengan penambahan waktu kerja selama 50 hari. Sedangkan sangsi denda keterlambatan sendiri tetap berjalan terus. “Kalau masalah denda keterlambatan sendiri tetap sesuai aturan dan itu artinya tidak ada toleransi. Denda itu jalan terus kalau masalah waktu masih bisa di toleransi dari 31 desember 2015 di tambah 50 hari lagi. Jadi ya itu aturan jadi wajib hukumnya dibayar denda-denda itu,” jelasnya.‬

Baca Juga :  Genting tapal batas di Naktuka NTT, sampai kapan pemerintah diam?

‪Ia mengatakan, ketika penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari yang sudah diberikan kepada kedua perusahaan tersebut. Namun di dalam perjalanan kedua perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan juga, sehingga kedua perusahaan akan dikenakan denda maksimum, PHK dan perusahaan sudah pasti masuk dalam daftar blacklist.

“Dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan kita sudah berikan penambahan waktu 50 hari. Apabila dalam 50 hari ini pekerjaan tidak selesai maka perusahaan-perusahaan ini kita akan kenakan denda maksimum, dan tentunya berlanjut dengan PHK, dan perusahan itu langsung di blacklist. Apabila sudah masuk ketahapan ini maka perusahaan ini tidak boleh melakukan aktifitas pekerjaan selama dua tahun,” tegas Andre.

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button