Home / Populer / Andre Koreh Menjawab Merry Salow soal DAK IPD, Begini Pencerahannya!

Andre Koreh Menjawab Merry Salow soal DAK IPD, Begini Pencerahannya!

Kepala Dinas PU NTT Andre W.Koreh. (Foto: Ist)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Pernyataan Anggota DPRD Kota Kupang Merry Salow soal menurunnya alokasi DAK IPD untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat repos positif dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andre W. Koreh. Melalui email, Sabtu (20/2/2016) Andre menjelaskan bahwa menurunnya DAK memang mengecewakan, karena dana pusat masih sangat dibutuhkan untuk membenahi masalah infrastruktur, terutama jalan yang ada. Namun, kata dia, bukan DAK IPD sebagaimana dikatakan oleh Merry Salow, karena tidak ada satupun Provinsi di Indonesia yang mendapatkan alokasi DAK IPD. “DAK IPD dialokasikan hanya untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia),” terangnya.

Untuk jelasnya Andre mengurai, pada tahun anggaran (TA) 2015 Dinas PU Provinsi NTT memperoleh alokasi DAK sebesar Rp. 63,009,093,574, dengan rincian: DAK Reguler Sub Bidang Jalan sebesar Rp. 44,053,693,574 dan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) sebesar Rp.18.955.400.000. Realisasi pelaksanaan fisik = 100% dan realisasi penyerapan penyerapan anggaran = 99,36%. Demikian pula realisasi penyerapan tahun-tahun sebelumnya rata-rata diatas 98%.Dari data ini, jelas bahwa turunnya alokasi DAK sub bidang jalan untuk Dinas PU Provinsi NTT TA. 2016 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Penyerapan anggaran tahun lalu. Selanjutnya, tambah dia, tahun 2016 ada 3 (tiga) kriteria DAK, yaitu: 1) DAK Reguler; 2) DAK IPD; dan 3) DAK Afirmasi.

Andre menjelaskan bahwa DAK Reguler untuk Sub Bidang Jalan Tahun 2016 dibagi dalam 2 (dua) kriteria, yaitu DAK Reguler Bidang Transportasi Sub Bidang Infrastruktur Jalan dan DAK Reguler Bidang Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan. Untuk DAK Reguler Bidang Transportasi Sub Bidang Infrastruktur Jalan, Dinas PU Provinsi mendapat alokasi sebesar Rp. 15,816,820,000. Sedangkan untuk DAK Reguler Bidang Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan, Dinas PU Provinsi tidak mendapat alokasi anggaran, demikian pula untuk DAK IPD dan DAK Afirmasi.

Selain itu, Andre juga sangat menyayangkan anggota DPRD Kota Kupang yang terhormat Merry Salow yang mengkritik tanpa data yang benar. Sekali lagi turunnya alokasi DAK Reguler sub bidang jalan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat penyerapan anggaran tahun sebelumnya, karena pada faktanya penyerapan DAK sub bidang jalan pada Dinas PU Provinsi NTT Tahun 2015 adalah 100 % baik fisik maupun keuangannya.

Baca Juga :  Mulai ketakutan, Ahok minta media tak 'blow up' kasus reklamasi

Terkait dengan turunnya alokasi DAK sub bidang Jalan pada Dinas PU Provinsi NTT tahun 2016, tambahnya, pada berbagai pertemuan di tingkat Kementerian PUPR Kepala Dinas PU selalu mempertanyakan hal tersebut, namun tidak satupun nara sumber baik dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena tingkat penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Bahkan terhadap turunnya DAK tahun 2016 ini Gubernur NTT melalui suratnya kepada Presiden RI No. BU.760/05/PU/2015, tanggal 6 Nopember 2015, yang juga ditembuskan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, perihal Kebijakan Alokasi DAK Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan telah meminta klarifikasi, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan terhadap hal tersebut. “Jadi sungguh sangat disayangkan apabila anggota DPRD Kota Kupang yang terhormat Merry Salow yang tidak terlibat langsung dalam proses penetapan DAK dengan gampang memvonis bahwa turunnya DAK disebabkan karena tingkat penyerapan tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Andre juga menuturkan bahwa sikap kritis anggota DPRD Kota Kupang yang terhormat Merry Salow atau siapa saja yang peduli terhadap pembangunan di NTT sangat diperlukan, namun hendaknya kritik yang disampaikan didasarkan atas data yang benar dan akurat sehingga tidak menimbulkan “kegaduhan” dimedia sosial dan menyesatkan masyarakat.

Bahkan Andre mengingatkan, menurutnya ada hal yang juga penting untuk dikritik oleh anggota DPRD Kota Kupang yang terhormat Merry Salow, atau siapa saja yang merasa peduli terhadap pembangunan di NTT untuk secara bersama mencari solusi terhadap permasalahan, misalnya: masalah pelayanan air minum di Kota Kupang: Hari ini cakupan layanan air minum kota Kupang baru mencapai 51,67%. Dari angka tersebut pelayanan oleh PDAM Kota Kupang hanya 6,8%, sisanya sebesar 44,87% oleh PDAM Kabupaten Kupang. 44,87% masyarakat Kota yang menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Kupang adalah pelanggan air minum di Kota Kupang yang membayar “angin” kepada PDAM Kabupaten Kupang.

Pertanyaannya, yang terhormat Merry Salow sebagai wakil Masyarakat Kota Kupang ada dimana jika sebagian masyarakat Kota Kupang hari ini membayar tarif air minum yang ditetapkan oleh Bupati Kupang? Apakah yang terhormat Merry Salow tidak merasa bahwa masyarakat yang diwakilinya sedang “dizolimi” oleh Bupati Kupang? Apakah yang terhormat Merry Salow tidak tau kalau Bupati Kupang sedang cawe-cawe di wilayah yurisdiksinya? Sesuai target MDG’s sampai dengan akhir Tahun 2015, terangnya, pelayanan air bersih kepada masyarkat setidaknya sudah harus mencapai 70% dari jumlah penduduk. Berapa persen capaian pelayanan air bersih di Kota Kupang hari ini? Data yang ada pada kami baru 6,8%?

Baca Juga :  Demokrat siapkan 560 orang untuk 9 April mendatang

“Kalau hari ini sebagian masyarakat di Kota Kupang lebih memilih membeli air dengan harga Rp.100.000/ tanki, saya khawatir itu cerminan dari masyarakat yang sudah apatis dan lupa bahwa mereka masih punya Walikota dan DPRD Kota sebagai wakil mereka untuk memperjuangkan hak mereka memperoleh air bersih,” lanjutnya.

Bahkan, kata dia, masalah pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang patut juga menjadi perhatian bersama, sebab Bendungan Kolhua adalah salah satu dari tujuh bendungan yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2019. Sampai hari ini, lanjutnya, rencana pembangunan Bendungan Kolhua untuk penyediaan air baku di Kota Kupang belum bisa terealisasi akibat penolakan masyarakat. Masyarakat yang menolak pembangunan bendungan Kolhua itu adalah masyarakat Kota Kupang yang juga anggota DPRD yang terhormat Merry Salow wakili. “Mungkin perlu juga bagi Merry Salow untuk mengkritik dan membantu mencari solusi terhadap rencana pembangunan bendungan Kolhua di Kota Kupang,” gugahnya.

Terkait masalah lahan di Jl, Frans Seda, kata Andre, pembangunan jalan nasional di ruas jalan El Tari pada segmen di depan rumah makan Twin’s sampai hari ini tidak dapat diselesaikan akibat penolakan dari masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah pada segmen di depan rumah makan Twin’s itu adalah masyarakat Kota Kupang yang juga anggota DPRD yang terhormat Merry Salow wakili. Mungkin perlu juga bagi Merry Salow untuk mengkritik dan membantu mencari solusi terhadap penyelesaian pembangunan jalan di ruas tersebut.

Selanjutnya Andre mengurai perihal rencana pembangunan duplikat jembatan Liliba. Kata dia, tahun 2016 ini melalui Balai Jalan Nasional Wilayah VIII Kementerian PUPR akan membangun duplikat jembatan Liliba. Sebagai wakil masyarakat Kota Kupang, yang terhormat Merry Salow juga diharapkan membantu mensosialisasikan dan menyelesaikan permasalahan sosial agar pembangunan duplikat jembatan Liliba dapat berjalan dengan lancar.

Baca Juga :  KORPRI Balikpapan Kurbankan 25 Ekor Sapi

Sebelumnya moral-politik.com mewartakan, menurunnya alokasi DAK IPD untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memang mengecewakan, karena dana pusat masih sangat dibutuhkan untuk membenahi masalah infrastruktur, terutama jalan yang ada.

Anggota DPRD Kota Kupang, Merry Salow kepada moral-politik.com, di Gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (18/2/2016) siang berujar, pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Kepala Dinas PU NTT Andre W. Koreh diminta introspeksi diri soal penyerapan dana DAK pada tahun-tahun sebelumnya, apakah penyerapan DAK selama ini yang dialokasikan pemerintah pusat berjalan baik atau tidak.

Dikatakan, pada umumnya alokasi dana-dana dari pemerintah pusat penyebabnya adalah minimnya penyerapan, dan hal itu sering terjadi. Kalau sampai menurunnya DAK IPD seperti menjadi masalah klasik yang terjadi selama ini, maka pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas PU NTT yang menangani masalah infrastruktur, perlu membenanahi diri terlebih dahulu sebelum meminta alokasi tambahan anggaran.

“Saya tidak menyalahkan pemerintah pusat. Coba lihat proyek pembangunan-pembangunan infrastruktur jalan yang ada saat ini. Hampir semuanya terlambat, baik itu proyek milik Dinas PU Kota dan Provinsi, hampir semuanya mengalami keterlambatan. Tapi saya berharap dugaan saya soal penyerapan anggaran yang minim salah, sebab NTT masih butuh anggaran yang besar untuk membenahi infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten/kota di NTT,” ujarnya.

Dirinya juga menyayangkan, kalau total Pagu DAK IPD sebesar Rp. 3,2 trilyun, tapi NTT hanya mendapat alokasi sebesar Rp. 15 milyar. Jumlah Rp 15 milyar itu sangat tidak berarti jika dibandingkan kebutuhan rill yang ada di NTT. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah pusat mau bermurah hati agar dalam perubahan anggaran tahun 2016 mendatang, NTT bisa mendapat alokasi lebih, sehingga dana itu bisa digunakan untuk membenhahi masalah infrastruktur jalan yang ada.

Semua tergantung penyerapan anggaran, tambahnya. “Kita mau besar tapi anggaran tahun 2015 tida selesai maka saya pikir pemerintah harus sadar diri. Mau angggaran besar tapi penyerapannya tidak ada…Menurunnya sangat berdampak pada jalan provinsi di Kota Kupang. Harus sadar apakah kinerja sudah mampu mengelola uang yang banyak atau tidak agar dana Rp.15 M itu tidak menuai masalah untuk pengusulan DAK Perubahan atau di tahun anggaran 2017 mendatang. **

Penulis: Nyongki/Erny

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button