MORAL-POLITIK.com: Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Mochamad Iriawan dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhammad Syarif sepakat untuk mengusut korupsi kelas kakap. Kebijakan diambil lantaran menjamurnya korupsi di beragam sektor dengan nilai kerugian yang beragam.

“Tadi juga membahas koordinasi dan supervisi termasuk pengawasan. Ada yang disampaikan oleh Kabiro Hukum KPK (Setiadi) kasus (korupsi) yang ditangani penyidik yang Rp50 juta ke bawah, itu cukup restorative justice yaitu dikembalikan (uangnya),” kata Iriawan dan jajarannya usai pertemuan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/2).

Kebijakan tersebut juga sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung yang mengatakan pembatasan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Komisi antirasuah dan Mabes Polri menyepakati poin tersebut dan akan mengusut kasus besar. Kasus besar berarti nilai kerugian negaranya tinggi atau kasus yang melibatkan sosok elit politik atau pejabat negara.

“Tujuannya untuk mempermudah penyidik di lapangan karena banyak sekali kasus yang ditangani, jadi kasus yang besar-besar saja yang akan ditangani dan juga dikoordinasi dengan KPK, Kepala Kepolisian, dan Kejaksaan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, untuk kasus kecil dengan nilai transaksi di bawah Rp 50 juta ke bawah akan ditempuh melalui jalur damai. Pegawai negeri ini diwajibkan untuk mengembalikan uang dan akan diberi sanksi mulai dari mutasi ke jabatan yang lebih rendah atau pemecatan.

Baca Juga :  Manakala Hasnaeni Ditolak BNN, Polres, hingga Diusir Satpam KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here