Home / Populer / DAK 2016 untuk Dinas PU NTT Menurun Drastis, Ini Cerita Andre Koreh

DAK 2016 untuk Dinas PU NTT Menurun Drastis, Ini Cerita Andre Koreh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Andre W. Koreh (kanan) pada acara perayaan HUT PU ke-70, di kantor PU NTT, Kamis (3/12/2015).

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah (Pusat) kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota terkadang membingungkan, laksana aneh tapi nyata.

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com ingin mendapat informasi yang jelas perihal bagaimana nasib yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT.

Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre W.Koreh yang ditemui moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2016) menuturkan bahwa DAK yang diterima oleh dinas yang dipimpinnya di tahun 2016 ini mengalami penurunan, malah sangat signifikan.

Mahasiswa program doktoral pada Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menuturkan bahwa sebelumnya Kabupaten-kabupaten di NTT mendapat DAK Rp. 20-an Miliar per tahun, tiba-tiba sekarang DAK Kabupaten naik enam  kali lipat. Sementara di provinsi, DAK kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. DAK afermasi malah kita dapat 0, tahun lalu kita dapat Rp. 62 miliar, sekarang hanya Rp. 15 Miliar. Ini sangat mengganggu program-progam yang sudah kita jalankan selama ini.

Lalu apa yang diinginkan Andre? Jujur dia, yang kita inginkan adalah satu sikap pemerintah pusat yang konsisten. Kenapa? Katanya, seluruh indikator pemberian DAK sudah dipenuhi, mulai dari daerah kepulauan, daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, daerah yang membutuhkan intervensi pusat lewat DAK. Bahkan sudah ada koefesiensi 0,06 %.

“Harusnya berapapun DAK yang dialokasikan kepada NTT, kita punya hak 0,06 %. Nah kemarin PAGU DAK untuk jalan ada Rp. 3,2 Triliun. Kalau 0,06% dari Rp. 3,2 Triliun, berarti NTT punya hak mestinya Rp. 188 Miliar,” urai mantan Ketua KNPI NTT ini.

Andre melanjutkan dalam ekspresi geli bahwa SK Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kita dapat 0 (baca: nol).

Baca Juga :  Jelang Pilkada Kota Kupang, FPC NTT Usung 4 Perempuan Hebat!

“Kita lihat NTB bisa dapat Rp. 200 Miliar dalam rumah yang sama dari dana Rp. 3,2 Triliun itu, padahal mungkin NTB hanya daerah tertinggal bukan daerah perbatasan, bukan pulau terluar seperti kita di NTT sini,” tambah Andre.

Pertanyaannya, tambah mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT ini, dimana kebijakan PAGU anggaran yang benar?

“Nah ini kan patut diduga ada satu kebijakan yang salah, karena kami dipanggil untuk mengisi semua data-data, kami sudah punya ancar-ancar untuk penggunaan DAK ternyata buyar semuanya gara-gara kebijakan tersebut,” pungkasnya. **

 

Penulis: Nyongki

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button