Home / News NTT / DPR RI Ingatkan Kapolres Segera Proses Korupsi Bupati Manggarai Timur

DPR RI Ingatkan Kapolres Segera Proses Korupsi Bupati Manggarai Timur

Pieter C Zulkifli. [jurnalparlemen.com] Pieter C Zulkifli. [jurnalparlemen.com]

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Ketua Komisi III DPR RI, Pieter C Zulkifli meminta Kapolres Manggarai untuk segera memproses pengaduan masyarakat terkait manipulasi APBD senilai Rp 21 miliar yang dilakukan Bupati Yosef Tote.

“Kapolres Manggarai jangan bermain-main dengan kasus korupsi di daerah. Jika masalah ini tidak juga ditindaklanjuti, kami akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk dimintai pertanggungjawaban,” kata Pieter kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/2).

Pieter mengatakan itu setelah mendapat laporan dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan Bupati Yosef Tote sebesar Rp 21 miliar.

Sebagai mitra kerja, Komisi III DPR RI saat ini sangat konsen mengawasi perilaku penyidik di kepolisian yang suka bermain kasus.

“Banyak kasus yang dipermainkan di tingkat penyidik kepolisian. Kami akan memanggil Kapolri jika Kapolres Manggarai tidak juga menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Kapolres Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengabaikan surat anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur terkait pemalsuan dokumen APBD oleh Bupati Manggarai Timur, Yosef Tote.

Padahal laporan itu sudah diserahkan pada 8 November 2013, tetapi sampai saat ini belum juga diproses.

Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Willy Nurdin kepada SP di Jakarta, Kamis (13/2), mengatakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Manggarai Timur sudah melaporkan pengaduan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Manggarai Timur, tetapi sampai sekarang tidak juga diproses.

“Kami sudah mengirim surat ke Kapolres Manggarai di Ruteng, Manggarai, Flores, NTT, tetapi sampai saat ini belum juga diproses. Kami juga mempertanyakan mengapa kasus ini didiamkan. Ada apa dengan Kapolres Manggarai,” kata Willy.

Dalam surat pengaduan Nomor: 01/F.PDIP-MATIM/VIII/2013 yang diterima SP dan yang ditandatangani oleh anggota FPDI-P Kabupaten Manggarai Timur, Vinsensius Aliman, Nikolaus Martin, dan Pius Padu itu disebutkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diduga telah melakukan pemalsuan dokumen/Buku Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Manggarai Timur tanggal 27 November 2012 .

Baca Juga :  Walikota Jonas ungkap sistem penerimaan siswa baru

Dugaan pemalsuan dokumen dimaksud terdapat pada lampiran I Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012, dimana termuat ringkasan Perubahan APBD yang tidak sesuai dengan Dokumen/Buku Perubahan APBD Asli.

Willy Nurdin menjelaskan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang dilaporkan tanggal 17 November 2012 bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp.509.074.036.421. Sedangkan target belanja daerah sebesar Rp. 561.244.804.348,-

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam keputusan Nomor: 900.901/KU.251.AK/2012 tanggal 23 November 2012 mengatakan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memperoleh tambahan pendapatan baru yakni dari Pos Pembagian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se NTT TA 2012 sebesar Rp. 71.950.343,-

“Dengan demikian, total pendapatan daerah menjadi Rp. 509.145.986.764. Sedangkan total Belanja Daerah Perubahan APBD TA 2012 sebesar Rp. 561.316.754.691,” katanya.

Ironisnya, Bupati Manggarai Timur Yosef Tote memalsukan nilai APBD itu melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD TA 2012 menjadi Rp. 531.417.415.971,-

Sehingga terjadi selisih antara dokumen Perda Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 27 November 2012 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur TA 2012 yang asli hasil Sidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD TA 2012, dengan dokumen Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur TA 2012 yang diduga dipalsukan sebesar Rp. 21.343.379.550,-

“Dari mana anggaran Rp 21 miliar itu berasal? Atas kesepakatan siapa? Sedangkan DPRD Manggarai Timur tidak pernah mengajukan anggaran seperti itu. Ini jelas-jelas pemalsuan dan Kapolres Manggarai harus segera memprosesnya,” katanya.

Selain melakukan pemalsuan dokumen negara, FPDI-P DPRD Kabupaten Manggarai Timur juga menemukan begitu banyak data fisik program atau kegiatan yang tidak sesuai antara data yang termuat dalam laporan dan kenyataan di lapangan.

Baca Juga :  Kisah Oknum Mahasiswa UKAW Kupang Digebuk Massa Hingga Pingsan...

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mendesak Kapolres Manggarai untuk segera memproses pengaduan yang dilayangkan FPDI-P Kabupaten Manggarai Timur terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan Bupati Yosef Tote.

“Kapolres jangan coba-coba mengabaikan atau tidak memproses kasus ini. Ini masalah pemalsuan dan delik korupsi, yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak,” katanya.

Provinsi NTT, kata dia, adalah provinsi termiskin di Indonesia, apalagi Manggarai Timur. Karena itu, tindakan sang bupati untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilih dia. [L-8]

Sumber: Sp.Beritasatu.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button