Home / News NTT / DPRD Kabupaten Kupang: Proyek Irigasi dan Embung Tuakau Tidak Sesuai Spek!

DPRD Kabupaten Kupang: Proyek Irigasi dan Embung Tuakau Tidak Sesuai Spek!

Foto: Semar Dju.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Tak terserapnya anggaran yang bersumber dari APBD II dengan nilai anggaran sebesar Rp.600.000.000 yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) di tahun 2015 lalu, untuk pembangunan irigasi dan embung di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, membuat Anggota DPRD Kabupaten Kupang meradang.

Pasalnya dari hasil pekerjaan fisik yang dikerjakan asal-asalan yang penting anggaran dicairkan, diduga kuat tidak sesuai spesifikasi penandatangan kontrak kerja antara kontraktor CV. Minina dan CV. Eureka dengan Dinas Perkerjaan Umum (PU) Kabupaten Kupang.

Berdasarkan informasin yang diterima moral-politik.com dari Ketua Komisi B Agus Tanau, Kamis (4/2/2016) di ruangan kerjanya siang tadi, Jumat (5/2/2016). dari hasil pekerjaan fisik yang di pantau pada Jumat (22/1/2016) lalu oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kupang, sangat menyesalkan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh oknum kontraktor tersebut.

Menurutnya, dari hasil pantauan anggota DPRD, terhadap dua proyek pembangunan fisik yang dikerjakan tidak terlaksanakan sesuai dengan Spefikasi.

Proyek itu, saat ini belum dapat dimanfaatkan warga setempat. Padahal pekerjaan proyek itu seharunya dikerjakan ulang oleh Kontraktor. Irigasi dan embung yang dibangun belum juga di aliri air kepada sawah dan lahan warga.

Agus meminta Dinas terkait yaitu Dinas PU segera mendesak kontraktor itu yang bandel itu, agar secepat membenahi pekerjaan fisik yang dibangun asal-asalan.

Disebutkan Agus, apabila pekerjaan fisik tersebut, tidak dibenahi kontraktor selama masa waktu pemeliharaan, sesuai dengan Spesifikasi yang tertuang dalam Kontrak Kerja. Maka pihaknya, akan merekomendasikan pihak Kejaksaan untuk tindaklanjuti secara Hukum.

“Sementara ini, masih dalam masa pemeliharaan. Namun DPRD tidak diamkan kontraktor yang tidak bertanggung Jawab itu, bila tidak segera memperbaiki,” tegas dia.

Baca Juga :  Andre Koreh Ungkap Rahasia Rumah Tidak Layak Huni di NTT...

Sementara itu, Leonar Lomunifu selaku Anggota Komisi B, turut mengakui proyek pembangunan fisik pekerjaan itu, tidak dikerjakan dengan baik oleh kontraktor dan dinilai sangat buruk.

“Saat itu ikut memantau juga proyek Irigasi dan Embung dilokasi pembangunan tapi di nialai sangat buruk dan tidak sesuai teknik,” kesan dia.

Menurut Leonar penilaiannya terhadap pekerjaan fisik yang dibangun selama ini, kemungkinan besar tidak dimonitoring oleh Dinas PU Kabupaten Kupang, sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan kontraktor asal-asalan dan sangat buruk.

“Atas kejadian itu, saya menilai dengan curian pengerjaan seperti itu dia akan menuju jalur yang sesat dengan pengerjaan asal jadi yang penting cepat habis,” pungkasnya.

Penulis: Semar Dju

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button