Home / Populer / Dugaan Korupsi Kondensat Rp 27 T, Kuasa Hukum RP Seret SBY-JK

Dugaan Korupsi Kondensat Rp 27 T, Kuasa Hukum RP Seret SBY-JK

Raden Priyono usai diperiksa di Bareskrim Polri (tengah)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Kuasa hukum eks mantan Kepala BP Migas (Kini SKK Migas) Raden Priyono (RP), Supriyadi Adi menilai bahwa yang harus bertanggungjawab atas kasus megakorupsi penjualan kondensat dari BP Migas ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tahun 2008-2012 sebesar Rp27 triliun adalah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK).

Dijelaskannya, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan kerugian negara 2,7 miliar USD atau Rp2,7 triliun adalah total lost, maka pemerintah saat itu gagal menjalankan kebijakan.

Sementara kliennya yang menjadi tersangka hanya menjalankan sebagai Kepala BP Migas saat itu. Sedangkan penunjukan penjualan Kondensat oleh PT TPPI hasil rapat Lembaga Kepresidenan yang dipimpin JK mewakilin SBY yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BP Migas dan BPH Migas.

“Kalau itu diikuti terus bukan hanya Raden Priyono. Kalau itu kebijakan, siapa pembuat kebijakan,” katanya usai menemani Raden Priyono yang ditahan Rutan Bareskrim, Kamis (11/2/2016) malam.

Supriyadi menegaskan, dalam aturan hukum, semua yang terlibat dalam pembuat kebijakan saat itu harus dikenakan Pasal 55 KUHP atau turut serta.

“Kalau menurut hukum harus pasal 55 turut serta siapa yang ikut rapat. Di sini Raden priyono mendapatkan dari Ditjen Migas. Supaya terang benderang.,” tandasnya.

Seperti diberitakan, kedua tersangka skandal megakorupsi Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas, Djoko Harsono menjalani pemeriksaan hari ini. Penyidik langsung melakukan penahanan hingga 20 hari ke depan mulai 11 Februari 2016 hingga 1 Maret 2016. (Rimanews)

Editor   : erny
Sumber: beritateratas.com
Baca Juga :  Penyidik KPK takut temui Marthen Dira Tome

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button