Home / Populer / Eksekusi Paksa Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun dan Amanat Reformasi 1998

Eksekusi Paksa Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun dan Amanat Reformasi 1998

Foto: Istimewa/AFP

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Masih ingatkah Anda salah satu amanat Reformasi 1998? Salah satu amanat itu dituangkan dalam Tap MPR XI/1998 yang meminta mengusut harta Presiden Soeharto dan orang-orang dekatnya. Bagaimana implementasinya kini?

TAP MPR itu lahir karena kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak transparan, represif dan otoriter. Sehingga setelah Soeharto tumbang, MPR sebagai penjelmaan rakyat membuat berbagai keputusan. Dalam Pasal 4 Tap MPR XI/1998 menyebutkan:

Upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM

Salah satu cara melaksanakan amanat ini, pemerintah lalu menggugat yayasan yang didirikan Presiden Soeharto, salah satunya Yayasan Supersemar. Gugatan ini dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Setelah mendapat restu Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung HM Prasetyo melaksakan proses eksekusi senilai Rp 4,4 triliun itu.

“Sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif, melainkan untuk menjalankan ketentuan Pasal 4 TAP MPR ini juga menjadi tanggung jawab cabang kekuasaan lainnya yaitu lembaga yudikatif dan lembaga legislatif,” kata ahli tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Rabu (3/1/2016).

Proses eksekusi ini telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sejak akhir Desember 2015, pengadilan telah meminta yayasan melaksanakan eksekusi secara sukarela. Tatpi karena hingga akhir Januari 2016 tidak ada itikad baik dari yayasan, maka Jaksa Agung mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan. Sejumlah aset yayasan disodorkan untuk disita negara.

“Eksekusi atas putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap utamanya putusan Yayasan Supersemar merupakan pertaruhan bagi semua lembaga negara yaitu Presiden, MA dan pengadilan di bawahnya serta lembaga DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan,” ujar Bayu.

Baca Juga :  Pantau UN SMP, Jonas Salean Optimis Capai Hasil Baik

Dalam konteks negara hukum, kewibawaan negara dipertaruhkan. Semua lembaga negara, eksekutif-legislatif-yudikatif, ditantang untuk melaksanakan TAP MPR tersebut.

“Eksekusi Yayasan Supersemar ini juga jadi ajang pembuktian apakah prinsip negara hukum dengan salah satu cirinya yaitu penghormatan terhadap putusan pengadilan tetap tegak berdiri di Indonesia,” cetus Bayu.

“DPR tidak boleh tinggal diam, seakan-akan putusan pengadilan menjadi urusan pengadilan dan presiden semata. Betul DPR tidak boleh intervensi terhadap jalannya proses persidangan, tapi terhadap fenomena adanya upaya untuk mengingkari dan tidak melaksanakan putusan pengadilan adalah ranah pengawasan DPR dalam rangka menegakkan konstitusi dan menjaga wibawa negara hukum Indonesia,” beber Bayu.

Hingga hari ini, pihak yayasan bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan MA secara sukarela sehingga Kejagung mengambil langkah tegas.

“Dasar putusan itu masih diragukan. Kita tidak pernah menerima uang dari bank pemerintah sampai USD 420 juta, yang ada Rp 309 miliar dari 8 bank pemerintah, penerimaan sebanyak 112 kali. itu berdasarkan audit dari Kejakgung 1998. Itu audit disampaikan ke Pak Soeharto langsung,” kata kuasa hukum Yayasan Supersemar, Bambang Hartono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Rabu (20/1/2016)(asp/try)

Sumber: detik.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button