Home / Populer / Jokowi Disindir dalam Acara “Kopi Darat” SBY dengan “Netizen”

Jokowi Disindir dalam Acara “Kopi Darat” SBY dengan “Netizen”

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kopi darat dengan netizen membahas revisi UU KPK, di Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar “kopi darat” dengan netizen untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Sejumlah netizen yang hadir menyindir sikap Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK ini.

Salah satu netizen yang hadir, Hari, menilai, Jokowi tak tegas mengenai revisi UU KPK ini, apakah menolak atau menyetujuinya.

Dia meminta Jokowi segera menentukan sikap sehingga tak ada polemik berkepanjangan.

“Pernyataan Presiden mendukung revisi UU KPK asal menguatkan itu pernyataan yang bersayap,” kata Hari.

Netizen lain, Fadli, mengaku senang bisa berdiskusi langsung dengan SBY. Dia bahkan mengaku lebih memilih berdiskusi dengan SBY ketimbang Jokowi.

Sebab, SBY memiliki sikap tegas untuk menolak revisi ini, sementara Jokowi sampai saat ini tak jelas sikapnya.

“Jadi, maaf kalau saya curhatnya ke akun Bapak, bukan ke Jokowi,” kata dia yang disambut tepuk tangan netizen lain serta kader Demokrat.

Sementara itu, Andri Hermawan, curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.

Masyarakat pun, kata dia, akan mengapresiasi sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Padahal, sejak awal, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan empat poin pembahasan.

“Apakah akan muncul pahlawan baru, apakah pemerintah kembali jadi pahlawan sudah menjurus ke sana,” ucapnya.

Acara “kopdar” ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.

Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya.

Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.

Baca Juga :  Hanya Risma calon pemimpin yang paling tepat gantikan Ahok di DKI?

Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.

Fraksi Demokrat sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).

Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut.

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik. **

Penulis  : Ihsanuddin
Editor    : Sandro Gatra
Sumber : Kompas.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button