Home / News NTT / “Kantor DRPD Kabupaten Kupang Dijadikan Tempat Cari Uang?”

“Kantor DRPD Kabupaten Kupang Dijadikan Tempat Cari Uang?”

Kantor DPRD Kabupaten Kupang.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Amran Kase (33) warga Kabupaten Kupang menilai kantor DPRD Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dijadikan sebagai tempat cari uang. Pasalnya, selama ini kantor DPRD hanya dijadikan tempat cari makan anggota dewan dan cari uang karena tidak ada keseriusan dengan persoalan yang di alami oleh masyarakat tingkat kabupaten. Padahal mereka dewan telah dipercayakan oleh masyarakat setempat untuk memeprhatinkan dengan masyarakat yang banyak keluhan, tetapi bapak dewan tidak ada hiraukan dengan persoalan yang dialami warga Kabupaten Kupang.

Senada dengan Amran, Meri Sonbai warga Lili, Kabupaten Kupang kepada moral-politik.com menuturkan bahwa dirinya sudah bosan mendengar nama dewan karena hanya banyak janji tanpa ada bukti. Contoh, dirinya sering pergi kantor dewan untuk mengadu persoalan yang dialaminya malahan dewan tidak ada di kantor.

“Banyaknya anggota DPRD yang tidak kelihatan di kantor, sering tertidur di rumah pribadi bersama keluarga mereka, seperti kantor DPRD dijadikannya sebagai ajang kampanye bagi para legislator yang kembali maju di saat-saat Pemilu Legislatif (Pileg),” kesalnya.

Meski mereka DPRD, tambahnya, setelah terpilih oleh rakyatnya dari Dapil mereka masing-masing, tapi banyak yang tidak pernah masuk kantor, yang sering hadir di kantor cuma  tiga sampai lima orang saja dari jumlah DPRD yang dilantik sebelumnya.

Berdasarkan pantauan awak media ini di kantor DPR Kabupaten Kupang, memang tampak selalu kosong. Ketika mempertanyakan hal tersebut kepada Sekwan DPRD Kabupaten Kupang, Rima Salean, malahan menghindar lalu mengarahkan wartawan untuk bertanya kepada bawahan yang masih honor di kantor tersebut.

“Tindakan Sekwan DPRD tersebut sepertinya tidak tahu tupoksi sebagai Sekwan untuk memberikan informasi keberadaan DPRD Kabupaten Kupang selama ini. Jika Sekwan Rima Salean tidak tahu menahu tupoksinya sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sehingga di ganti orang lain yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan anggota Dewan terhormat yang sering absen pada saat jam kantor. Sebab masyarakat punya hak untuk tahu kiprah aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” kata sumber yang minta identitasnya tak dipublikasikan.

Baca Juga :  Kisah gebyar kreativitas guru dan anak-anak TK se Kota Kupang
Penulis: Sem/Tim

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button