Home / Populer / Ketua MUI Sayangkan Menurunnya alokasi DAK IPD bagi Dinas PU NTT

Ketua MUI Sayangkan Menurunnya alokasi DAK IPD bagi Dinas PU NTT

Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim. (Foto: Flobamora.net)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Menurunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Ingrastruktur Pembangunan Daerah (IPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2016 mendapat perhatian serius dari Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim.

Kepada moral-politik.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (18/2/2016) Makarim mengatakan, penurunan alokasi DAK IPD yang pertama harus dipertanyakan adalah kemampuan penyerapan anggaran dari Dinas Pengolola DAK pusat, sebab penurunan alokasi bukan tanpa sebab. Karena itu pemerintah harus dulu mengoreksi diri apakah alokasi sebesar Rp. 62 Miliar pada tahun 2015 lalu sudah terserap habis atau cuma sebagian kecil yang terserap.

“Masalah penyerapan yang menjadi pertanyaan. Biasanya, alokasi tergantung dari kebutuhan dan kemampuan penyerapan anggaran. Kalau anggaran yang dialokasikan besar tapi tidak hanya terserap sekian persen maka wajar saja kalau alokasi menurun,” kata Makarim.

Sedangkan kalau nerbicara soal kebutuhan, Makarim sangat menyayangkan alokasi dari pemerintah pusat yang cuma sebesar Rp, 15 miliar dari total PAGU DAK IPD sebesar Rp. 3,2 Trilyun. Dengan jumlah alokasi seperti itu, kata dia, berarti NTT cuma mendapat Nol sepersekian persen dari total Pagu DAK IPD. Dan jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan jalan di NTT yang jaraknya ribuan kilometer.

“Pemerintah pusat jangan perhatikan daerah yang sudah maju. Kondisi NTT, dan Indonesia bagian timur umumnya, yang sering mendapat alokasi kecil, masih dalam kerangka NKRI dan pemerintah hasrus adil, jangan sampai NTT yang sudah dikenal sebagai provinsi terbelakang akan terus terbelakang karena alokasi anggaran terbesar hanya untuk daerah-daerah yang sudah maju dan mapan, sedangkan untuk daerah tertinggal alokasi anggaran untuk pembangunan sangat kecil. Hal ini patut disayangkan,” ujarnya.

Baca Juga :  ILMU : Ketua DPRD Matim tak cocok jadi wakil rakyat

Ia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi NTT, untuk segera bersurat atau melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat tentang permasalahan di NTT, sehingga dalam perubahan anggaran alokasi DAK IPD bisa bertambah, sebab sarana Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam percepatan ekonomi, khususnya NTT, dan daerah Indonesia Bagian Timur lainnya.

Diwartakan sebelumnya di media ini, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah (Pusat) kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota terkadang membingungkan, laksana aneh tapi nyata.

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com ingin mendapat informasi yang jelas perihal bagaimana nasib yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT.

Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre W.Koreh yang ditemui moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2016) menuturkan bahwa DAK yang diterima oleh dinas yang dipimpinnya di tahun 2016 ini mengalami penurunan, malah sangat signifikan.

Mahasiswa program doktoral pada Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menuturkan bahwa sebelumnya Kabupaten-kabupaten di NTT mendapat DAK Rp. 20-an Miliar per tahun, tiba-tiba sekarang DAK Kabupaten naik enam  kali lipat. Sementara di provinsi, DAK kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. DAK afermasi malah kita dapat 0, tahun lalu kita dapat Rp. 62 miliar, sekarang hanya Rp. 15 Miliar. Ini sangat mengganggu program-progam yang sudah kita jalankan selama ini.

Lalu apa yang diinginkan Andre? Jujur dia, yang kita inginkan adalah satu sikap pemerintah pusat yang konsisten. Kenapa? Katanya, seluruh indikator pemberian DAK sudah dipenuhi, mulai dari daerah kepulauan, daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, daerah yang membutuhkan intervensi pusat lewat DAK. Bahkan sudah ada koefesiensi 0,06 %.

Baca Juga :  SBY minta transkrip percakapan teleponnya, ada apa?

“Harusnya berapapun DAK yang dialokasikan kepada NTT, kita punya hak 0,06 %. Nah kemarin PAGU DAK untuk jalan ada Rp. 3,2 Triliun. Kalau 0,06% dari Rp. 3,2 Triliun, berarti NTT punya hak mestinya Rp. 188 Miliar,” urai mantan Ketua KNPI NTT ini.

Andre melanjutkan dalam ekspresi geli bahwa SK Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kita dapat ‘O’ (baca: nol).

“Kita lihat NTB bisa dapat Rp. 200 Miliar dalam rumah yang sama dari dana Rp. 3,2 Triliun itu, padahal mungkin NTB hanya daerah tertinggal bukan daerah perbatasan, bukan pulau terluar seperti kita di NTT sini,” tambah Andre.

Pertanyaannya, tambah mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT ini, dimana kebijakan PAGU anggaran yang benar?

“Nah ini kan patut diduga ada satu kebijakan yang salah, karena kami dipanggil untuk mengisi semua data-data, kami sudah punya ancar-ancar untuk penggunaan DAK ternyata buyar semuanya gara-gara kebijakan tersebut,” pungkasnya. **

 

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button