Home / Populer / Kita Bakal Bangun Jembatan Palmerah bukan Demi Nama Besar Pak Gubernur!

Kita Bakal Bangun Jembatan Palmerah bukan Demi Nama Besar Pak Gubernur!

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Andre W. Koreh berjabatan tangan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada perayaan HUT PU ke-70, di kantor PU NTT, Kamis (3/12/2015). Foto: Dok. PU NTT.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Perubahan telah menjadi impian masyarakat global. Bahkan ada satu spirit yang telah mendunia bahwa yang selalu dinamis adalah perubahan.

Bicara perihal perubahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan saja menjadi impian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tapi yang paling antusias adalah masyarakatnya.

Perubahan apa yang sedang dipikirkan oleh Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya (FLR) semenjak Agustus 2015 yang lalu? Tercatat baik adalah pembangunan Jembatan untuk menghubungkan Palau – Tanah Merah atau lebih popular dengan sebutan Palmerah.

Gubernur FLR melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh ketika disambangi moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kota Kupang, Kamis (11/2/2016) siang menuturkan, suka atau tidak suka proyek pembangunan Jembatan Palmerah harus jalan.

Apa saja indikatornya? Mahasiswa program Doktoral pada Universitas Nusa Cendana ini mengurai rinci empat indikator substansial yang menjadi landasar pikir Pemerintah Provinsi NTT. Yang pasti, sambung dia, hal yang perlu dipahami bersama, pembangunan jembatan Palmerah itu bukan karena kampungnya Pak Gubernur Frans Lebu Raya.

Pertama, menurut Andre, ada kebutuhan akan jembatan yang tertuang dalam RPMD Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim), jauh sebelum hal ini direncanakan oleh Pemprov NTT. Jadi mereka sudah berpikir tentang Palau dan Tanah Merah.

Kedua, ada kebutuhan masyarakat di Flotim akan pengembangan pariwisata. Sebab ada potensi pariwisata, ada perikanan, pertanian, perkebunan, ada energi.

Ketiga, ada teknologinya; dan

Keempat, ada investor yang mau menanamkan modalnya di jembatan ini.

Berpijak dari keempat indikator tersebut, kata mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT ini, harusnya rencana itu patut didukung karena negara hadir dimana rakyatnya membutuhkan. “Masyarakat di Flores, di NTT membutuhkan energi,” tukasnya.

Baca Juga :  Pamungkas!! Jembatan Palmerah: Antara Kemiskinan, Kemajuan dan Peradaban Baru!!

Andre melanjutkan, hasil laporan dari PLN, kini Flores Timur saja hanya membutuhkan 4 Megawatt. Proyeksi untuk tahun 2020 untuk seluruh Flores membutuhkan 90 Megawatt. Laut di Selat Gonsalo ini kalau dieksploitase bisa menghasilkan 302 Megawatt.

“Jadi kita bangun Palmerah bukan untuk sebuah proyek mercusuar. Untuk memberikan nama besar kepada seorang kepala daerah. Sehingga jadinya pikiran kita bias kemana-mana , lalu kami di bully, dicerca bahwa kita ini mengejar-ngejar investor ke luar negeri,” urainya.

Menurut saya, kata mantan Ketua KNPI NTT ini, sepanjang kita tak pakai dana APBD boleh-boleh saja. “Kita punya potensi jika tak dikelola atau dijual bagaimana daerah ini bisa berkembang lebih baik,” sambungnya.

Bahkan Andre berujar bahwa tugas kepala daerah adalah untuk mendayagunakan semua aset atau potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah haru cerdas untuk kebaikan dan kemakmuran lahir dan bathin masyarakat yang dipimpinnya. **

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button