MORAL-POLITIK.com: Pemerintah Kota Kupang mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang I DPRD Kota Kupang Tahun 2016. Dalam tujuh Ranperda yang diajukan pemerintah, terdapat satu Ranperda yang akan mengatur tentang Pemakaman, dan Pengabuan Jenazah.

Walikota Kupang, Jonas Salean dalam penjelasannya atas pengajuan tujuh Ranperda dalam Sidang I DPRD Kota Kupang, Tahun 2016, yang berlansung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Senin (22/2/2016) mengatakan, alasan pemerintah mengajukan Ranperda tentang Pemakaman, dan Pengabuan Jenazah disebabkan meningkatnya populasi penduduk di Kota Kupang dan semakin terbatasnya daya tampung serta ketersediaan lahan pemakaman.

“Lahan kita semakin terbatas, sehingga butuh sistem yang baru, yaitu sistem pengabuan agar tidak memakan lahan yang cukup besar,” kata Jonas.

Dikatakan, langkah untuk mengatur pemakaman pengabuan sebagai peningkatan pelayanan di bidang pemakaman dari pemerintah Kota Kupang untuk menjawab persoalan keterbatas lahan yang ada.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengajukan enam Ranperda lainnya untuk dibahas bersama DPRD, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaran Pendidikan, Ranperda tentang Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Kupang, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Bank NTT, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kota Kupang, Ranperda Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, dan Ramperda tentang Kawasan Tanpa Rokok. **

Penulis: Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1