Home / Populer / Mengapa Frans Lebu Raya ‘Getol’ Bangun Jembatan Palmerah? Ini Kata Andre Koreh!

Mengapa Frans Lebu Raya ‘Getol’ Bangun Jembatan Palmerah? Ini Kata Andre Koreh!

Foto: Dok. Dinas PU NTT.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Cerita tentang dinamika pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lebih dikenal lagi dengan julukan Provinsi Seribu Pulau ini, takkan pernah habis-habisnya. Sebab selain dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia, tetapi sesungguhnya NTT itu kaya akan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang tiada bandingnya di dunia.

Sadar akan kekurangan dalam kelebihan-kelebihannya tersebut, Gubernur yang telah dua periode memimpin NTT, Frans Lebu Raya (FLR) melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh ketika disambangi moral-politik.com, di ruang kerjanya, Kota Kupang, Kamis (11/2/2016) siang menuturkan banyak hal tentang pentingnya membangun Jembatan Palmerah.

Apa saja indikatornya? Mantan Ketua KNPI NTT ini mengurai rinci empat indikator substansial yang menjadi landasar pikir Pemerintah Provinsi NTT.  Pertama, kata dia, ada kebutuhan akan jembatan yang tertuang dalam RPMD Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim), jauh sebelum hal ini direncanakan oleh Pemprov NTT. Jadi mereka sudah berpikir tentang Palau dan Tanah Merah.

Kedua, ada kebutuhan masyarakat di Flotim akan pengembangan pariwisata. Sebab ada potensi pariwisata, ada perikanan, pertanian, perkebunan, ada energinya.

Ketiga, ada teknologinya; dan keempat ada investor yang mau menanamkan modalnya di jembatan ini.

Berpijak dari keempat indikator tersebut, kata mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT ini, harusnya rencana itu patut didukung karena ada kebutuhan, dimana negara hadir pada saat rakyatnya membutuhkan energi.

“Masyarakat di Flores, di NTT membutuhkan energi,” tukasnya.

Andre melanjutkan, hasil laporan dari PLN, kini Flores Timur saja hanya membutuhkan 4 Megawatt. Proyeksi untuk tahun 2020 untuk seluruh Flores membutuhkan 92 Megawatt. Laut di Selat Gonsalo ini kalau di eksploitase kekuatan arus lautnya bisa menghasilkan 300 Megawatt. Kalau infrastrukturnya memungkinkan bisa ditarik kemana-mana. Ke Lembata, ke dekat-dekat pulau Flores, termasuk ke Kota Kupang dan daratan Timor seluruhnya. Ini artinya sebuah potensi. Jadi kita bangun proyek Palmerah ini bukan proyek mercusuar untuk memberikan nama besar kepada seorang kepala daerah.

Baca Juga :  PCI: Surat Curhat Akil, Reaksi Perlawanan

“Sama dengan kita punya aset tanah. Nah tugas kepala daerah adalah mencari investor untuk mengoptimalisasikan aset ini untuk kebutuhan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. You bikin mall, bikin hotel dans ebagainya nanti kita bagi hasil. Itu kan upaya Pemda,” tambahnya.

Andre juga sempat memuntahkan unek-uneknya sekaligus untuk merespons kritik-kritik terhadap rencana pembangunan Jembatan Palmerah. Kata dia, kita punya aset di Selat Gonsalo, ada energi. Energi terbarukan sekarang ini menjadi isu yang strategis. Kenapa itu tidak kita eksploitasi? Dan itu bukan sekedar cari-cari proyek kemudian tujuannya untuk kami mendapatkan fee, saya kira tidak seperti itu? Itu cara berpikir yang dangkal.

“Bahkan dengan sinis ada yang mengatakan bahwa ini jembatan hanya layaknya dibangun 40 tahun mendatang. Nanti kalau sekarang dibangun yang lewat juga ikan dan ubi. Sikap-sikap pesimistis ini tidak membangun, malah bakal bikin daerah kita mundur,” ujar dia.

Kemarin, sambungnya, saya masih bilang di Rapat Koordinasi (Rakor) bahwa setiap ‘proyek mercusuar’ selalu ada kontroversi. Contoh Gelora Bung Karno, Jembatan San Fransisco juga sama. Monas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jangakan itu, Taman Nostalgia di Kota Kupang waktu awal mau dibangun penuh kontroversi, sekarang malah ramai dikunjungi pengunjung. Lazimnya setelah belasan hingga puluhan tahun baru masyarakat menyadari bahwa proyek itu ternyata sangat penting.

Salah satu calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT ini melanjutkan bahwa kita butuh jembatan itu. Kalau ada investor yang ingin membangun jembatan Palmerah dan karenanya dia mendapat review new dari penjualan energi sementara PLN memang membutuhkan, dia juga akan beli energi dari Gonsalo. Saya kira, sambungnya, ini kan peluang. Mestinya kita syukuri dan kita dorong. Jangan kita cerca, menghina-hina dan mengolok-olok. Bahkan dibilang ini 40 tahun lagi. Kita tidak persoalkan itu. Yang penting sekarang publik diberikan pencerahan. Jadi kalau kebetulan itu kampungnya Pak Gubernur apa potensi yang ada disana tidak perlu kita eksploitasikan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat banyak sekaligus juga untuk meningkatkan PAD?

Baca Juga :  "Belum pasti kapan Jokowi bersikap soal Status Calon Kapolri"

“Saya kira siapa saja gubernur akan mengesploitasikan semua potensi yang ada di daerah yang di pimpinnya bagi kebutuhan dan kemakmuran rakyatnya, sepanjang itu tidak menyalahi aturan, kan itu boleh,” jelasnya lebih lanjut sembari sumringah.

Ketika disentil soal rumor yang beredar bahwa idealnya Jembatan Palmerah itu diberi nama Jembatan Frans Lebu Raya, Andre terkekeh sejenak lalu berujar, apa masalahnya jika semua rakyat NTT menghendaki nama itu. Toh apa arti sebuah nama? Tapi baiklah, nanti kita akan cari namanya yang cukup populer untuk dijual bagi pengembangan kepariwisataan di NTT pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Soal dana pembangunan Jembatan Palmerah, menurutnya, terus diperjuangkan. “Ada potensi, ada kebutuhan, ada teknologi. Kenapa kita tidak mau. Sekarang tinggal good will saja. Katakan kita pakai APBN kalau untuk kebutuhan masyarakat apanya yang salah? Sebab yang menjadi pertanyaan dimanakah peran pemerintah pada saat masyarakat itu membutuhkan sebuah jembatan. Tugas negara adalah harus hadir ketika rakyatnya membutuhkan. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk program-program dan kegiatan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Malah Andre dengan menggeleng-gelengkan kepalanya mengangkat lagi rumor bahwa ada yang bilang kita kan butuh jalan bukan butuh jembatan karena jalan kita masih hancur.

“Lho memangnya kita ganggu DAU, DAK. Tidak. Sekarang ada investor yang ingin membantu karena ada potensi yang kita butuhkan, kenapa tidak? Kecuali mengambil dana pembangunan jalan untuk membangun Jembatan Palmerah. Jalan tetap dengan pola penganggarannya, jembatan pun demikian. Ini yang publik tidak tahu. Makanya kita butuh kerjasama dengan semua pihak termasuk media untuk mensosialisasikannya,” pungkas dia. **

Penulis: Nyongki
Editor  : Vincent

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button