Home / Populer / Menurun Drastisnya DAK Dinas PU NTT, Ini Saran Anshor kepada Andre Koreh!

Menurun Drastisnya DAK Dinas PU NTT, Ini Saran Anshor kepada Andre Koreh!

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar, Muhammad Anshor sedang mengisi waktu senggang di 'Car Free Day' Kota Kupang, tahun 2014 yang lalu. (Foto: Ist)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Warga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat kecewa dengan pemerintah pusat (Pempus) karena untuk tahun anggaran 2016 ini, kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Muhammad Anshor mengaku kecewa dengan Alokasi DAK tahun ini yang cuma sebesar Rp. 16 miliar. Menurutnya, di tahun 2016 bisa dilihat dari tiga jenis DAK yang disalurkan pemerintah pusat yaitu, DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), dan Afirmasi. Dari tiga jenis DAK itu, Pemprov NTT hanya dapat dak IPD sebesar Rp.15 Miliar.

“Saya sarankan kepada pemerintah Provinsi NTT, membicarakan pemotongan DAK dengan Kementerian Keuangan agar ada kebijakan. Saya yakin pengurangan ini karena pendekatan yang kurang baik dari pemerintah Provinsi NTT, sebab DAK IPD untuk kabupaten/kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, kalau pemerintah provinsi melakukan pendekatan sejak awal dengan pemerintah pusat, dirinya sangat yakin bahwa alokasi DAK IPD tidak mungkin sekecil ini, apalagi NTT merupakan salah satu provinsi yang bermasalah dengan infrastruktur jalannya.

Saya sarankan kepada Gubernur, Sekda, maupun Kadis PU NTT agar segera melakukan pendekatan ulang, sebab jalan dengan status jalan provinsi masih banyak yang mengalami kerusakan maupun butuh perbaikan. Dengan dana sekecil itu tidak mungkin masalah infrastruktur jalan di Provinsi NTT bisa tertangani dengan baik.

“Peningkatan justru terjadi di Kabupaten/Kota, bahkan ada daerah yang mendapat peningkatan DAK IPD sebesar 150 persen dari tahun sebelumnya, sehingga pemerintah Provinsi NTT diminta lebih pro-aktif melobi kepada kementerian PU, dan Kementerian Keuangan agar DAK IPD untuk Provinsi NTT lebih ditingkatkan lagi.

Sebelumnya media ini mewartakan, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah (Pusat) kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota terkadang membingungkan, laksana aneh tapi nyata.

Baca Juga :  Pekan Depan Bupati Flotim Diperiksa Kejari Larantuka

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com ingin mendapat informasi yang jelas perihal nasib yang dialami  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT.

Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre W.Koreh yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2016) menuturkan bahwa DAK yang diterima oleh dinas yang dipimpinnya di tahun 2016 ini mengalami penurunan, malah sangat signifikan.

Mahasiswa program doktoral pada Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menuturkan bahwa sebelumnya Kabupaten-kabupaten di NTT mendapat DAK Rp. 20-an Miliar per tahun, tiba-tiba sekarang DAK Kabupaten naik enam  kali lipat. Sementara di provinsi, DAK kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. DAK afermasi malah kita dapat 0, tahun lalu kita dapat Rp. 62 miliar, sekarang hanya Rp. 15 Miliar. Ini sangat mengganggu program-progam yang sudah kita jalankan selama ini.

Lalu apa yang diinginkan Andre? Jujur dia, yang kita inginkan adalah satu sikap pemerintah pusat yang konsisten. Kenapa? Katanya, seluruh indikator pemberian DAK sudah dipenuhi, mulai dari daerah kepulauan, daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, daerah yang membutuhkan intervensi pusat lewat DAK. Bahkan sudah ada koefesiensi 0,06 %.

“Harusnya berapapun DAK yang dialokasikan kepada NTT, kita punya hak 0,06 %. Nah kemarin PAGU DAK untuk jalan ada Rp. 3,2 Triliun. Kalau 0,06% dari Rp. 3,2 Triliun, berarti NTT punya hak mestinya Rp. 188 Miliar,” urai mantan Ketua KNPI NTT ini.

Andre melanjutkan dalam ekspresi geli bahwa SK Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kita dapat 0 (baca: nol).

“Kita lihat NTB bisa dapat Rp. 200 Miliar dalam rumah yang sama dari dana Rp. 3,2 Triliun itu, padahal mungkin NTB hanya daerah tertinggal bukan daerah perbatasan, bukan pulau terluar seperti kita di NTT sini,” tambah Andre.

Baca Juga :  Dihadapan 9 Hakim MK, Jokowi minta tolak gugatan Ahok seluruhnya !

Pertanyaannya, tambah mantan Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT ini, dimana kebijakan PAGU anggaran yang benar?

“Nah ini kan patut diduga ada satu kebijakan yang salah, karena kami dipanggil untuk mengisi semua data-data, kami sudah punya ancar-ancar untuk penggunaan DAK ternyata buyar semuanya gara-gara kebijakan tersebut,” pungkasnya. **

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button