Home / Populer / Menurun Drastisnya DAK Dinas PU NTT, KLK: Asistensi Lemah, Dekati Lagi…

Menurun Drastisnya DAK Dinas PU NTT, KLK: Asistensi Lemah, Dekati Lagi…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kardinad Leonard Kalilena. (Foto: Nyongki)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kardinad Leonard Kalilena (KLK) menilai, penurunan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT karena kemampuan asistensi yang kurang dari dinas terkait. Pasalnya kebutuhan pemerintah akan dana pusat untuk pembenahan masalah infrastruktur jalan sangat besar tapi kenapa alokasi yang didapat bukannya bertambah, malah berkurang jauh jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pasti ada kesalahan disini. Saya menduga data yang dibawa ke Kementerian PU untuk asistensi merupakan data copy paste tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihak pemerintah pusat tidak melihat adanya suatu kebutuhan rill makanya dana DAK dipangkas sekian banyaknya,” kata KLK kepada moral-politik.com, di Gedung DPRD NTT, Selasa (16/2/2016).

Menurutnya, saat ini sistim alokasi dana telah mengalami perubahan. “Kalau dulu kita bisa melobi langsung, tergantung kedekatan dengan orang kementerian yang berada di Jakarta. Tapi kali ini sudah berbeda, dan alokasi disesuikan dengan kebutuhan rill dari masing-masing provinsi,” ujarnya.

Kalilena menyarankan kepada pemerintah Provinsi NTT untuk segera bersurat kepada pemerintah pusat, guna menjelaskan kondisi rill infrastruktur di NTT, agar pihak pemerintah pusat mau bermurah hati dan memberikan alokasi tambahan, setidaknya pada perubahan anggaran nantinya. Sehingga dengan begitu alokasi bisa ditambahkan untuk menjawab kebutuhan rill yang ada di NTT.

“Kalau cuma Rp. 15 miliar mau berapa panjang jalan yang ditangani. Kita lihat banyak jalan di NTT khususnya di Pulau Timor, banyak jalan yang dengan status jalan provinsi yang mengalami rusak parah dan jaraknya lumayan panjang mencapai puluhan kilo. Belum lagi di Pulau Sumba dan Flores. Pemerintah harus segera bekoordinasi dengan pempus. Saya juga mau tegaskan kepada pemerintah agar menyampaikan kondisi sebenarnya di NTT,” pungkasnya.

Baca Juga :  Walau menyeret Megawati soal BLBI, ini permintaan kepada Jokowi
Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button