Nicky Uly (kanan) bersama istri tercinta Belina Uly-Oey (Foto: Akun FB Nicky Uly)

 

MORAL-POLITIK.COM – Pro-kontra terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Kupang yang diajukan Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial mendapat respons beragam dari Anggota DPRD Kota Kupang.

Salah satu pemikiran yang cukup bernas datang dari Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Nicky Uly. Dirinya meminta kepada pemerintah agar perlu memikirkan sanksi yang tepat jika perda pemakaman dan pengabuan jenazah jadi ditetapkan.

Dikatakan Nicky, ranperda pemakaman jenazah dan pengabuan jenazah merupakan ide yang baik karena keterbatasan lahan yang ada. Namun, tambah mantan Ketua FKPPI NTT ini, dampaknya juga harus dipikirkan sebaik mungkin.

Bakal calon Wali Kota Kupang yang kemungkinan besar akan menggunakan pintu Partai NasDem ini menambahkan, jika sanksinya telah dipikirkan secara bijaksana maka penetapan sanksi maupun penerapannya, perlu dilakukan pertimbangan yang baik agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sebelumnya media ini mewartakan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemakaman dan pengabuan jenazah usai dibahas dalam tingkat komisi, dan komisi IV DPRD Kota Kupang selaku mitra dari dinas sosial selaku penginisiasi dari Ranperda, tidak keberatan dengan Ranperda tersebut jika jadi di perdakan, khususnya pengabuan, karena pengabuan jenazah tidak dipaksakan kepada masyarakat.

Anggota Komisi IV, Theodora Ewalda Taek, kepada moral-politik.com, di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (29/2/2016) siang mengatakan, dalam pembahasan di tingkat komisi, pihak komisi tidak mempermasalahkan soal pengabuan jenazah, karena meskipun perda itu jadi diberlakukan, pengabuan jenazah tidak akan dipaksakan. Sesuai penjelasan dari pemerintah, pengabuan tidak hanya berlaku untuk semua umat Hindu saja, tetapi untuk semua masyarakat. Namun pengabuan jenazah hanya diperuntukan bagi keluarga jenazah yang mau dilakukan proses pengabuan tanpa paksaan.

“Semua tergantung kerelaan. Kalau mau jenazah diabukan maka akan diabukan. Jika keluarga tidak mau maka proses pemakaman seperti biasanya,” kata Ewalda.

Sedangkan untuk pemakaman, dalam ranperda tersebut, mewajibkan pemakaman harus dilakukan pada Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sedangkan menyangkut sanksi dari pelanggaran perda, masih terus dibahas karena menyangkut budaya yang sudah tertanam lama.

“Sanksi pelanggaran jika ranperda pemakaman dan pengabuan ditetapkan menjadi perda masih dalam pembahasan di tingkat badan legislasi. Komisi hanya menyarankan, agar sanksi jangan berupa denda. Tetapi harus dipikirkan secara baik agar tidak menimbulkan maslah di kemudian hari,” katanya.

Penulis: Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + = 8