Home / News NTT / “Turunnya DAK IPD Dinas PU NTT, Merry Salow Kritik Andre Koreh”

“Turunnya DAK IPD Dinas PU NTT, Merry Salow Kritik Andre Koreh”

Ilustrasi Kantor DPRD Kota Kupang.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.com: Menurunnya alokasi DAK IPD untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memang mengecewakan, karena dana pusat masih sangat dibutuhkan untuk membenahi masalah infrastruktur, terutama jalan yang ada.

Anggota DPRD Kota Kupang, Merry Salow kepada moral-politik.com, di Gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (18/2/2016) siang berujar, pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Kepala Dinas PU NTT Andre W. Koreh diminta introspeksi diri soal penyerapan dana DAK pada tahun-tahun sebelumnya, apakah penyerapan DAK selama ini yang dialokasikan pemerintah pusat berjalan baik atau tidak.

Dikatakan, pada umumnya alokasi dana-dana dari pemerintah pusat penyebabnya adalah minimnya penyerapan, dan hal itu sering terjadi. Kalau sampai menurunnya DAK IPD seperti menjadi masalah klasik yang terjadi selama ini, maka pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas PU NTT yang menangani masalah infrastruktur, perlu membenanahi diri terlebih dahulu sebelum meminta alokasi tambahan anggaran.

“Saya tidak menyalahkan pemerintah pusat. Coba lihat proyek pembangunan-pembangunan infrastruktur jalan yang ada saat ini. Hampir semuanya terlambat, baik itu proyek milik Dinas PU Kota dan Provinsi, hampir semuanya mengalami keterlambatan. Tapi saya berharap dugaan saya soal penyerapan anggaran yang minim salah, sebab NTT masih butuh anggaran yang besar untuk membenahi infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten/kota di NTT,” ujarnya.

Dirinya juga menyayangkan, kalau total Pagu DAK IPD sebesar Rp. 3,2 trilyun, tapi NTT hanya mendapat alokasi sebesar Rp. 15 milyar. Jumlah Rp 15 milyar itu sangat tidak berarti jika dibandingkan kebutuhan rill yang ada di NTT. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah pusat mau bermurah hati agar dalam perubahan anggaran tahun 2016 mendatang, NTT bisa mendapat alokasi lebih, sehingga dana itu bisa digunakan untuk membenhahi masalah infrastruktur jalan yang ada.

Baca Juga :  Warga Kota Kupang Adukan Pemadaman Listrik Kepada Jonas Salean

Semua tergantnung penyerapan anggaran, tambahnya. “Kita mau besar tapi anggaran tahun 2015 tida selesai maka saya pikir pemerintah harus sadar diri. Mau angggaran besar tapi penyerapannya tidak ada…Menurunnya sangat berdampak pada jalan provinsi di Kota Kupang. Harus sadar apakah kinerja sudah mampu mengelola uang yang banyak atau tidak agar dana Rp.15 M itu tidak menuai masalah untuk pengusulan DAK Perubahan atau di tahun anggaran 2017 mendatang. **

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button