MORAL-POLITIK.COM: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencatat sudah tiga kali menghadiri rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Namun, sebanyak tiga kali itu pula rapat dibatalkan karena anggota DPRD yang hadir tak kuorum.

Ahok, sapaan Basuki mengaku tidak tahu kenapa ada anggota DPRD yang setuju mengesahkan raperda, sementara sebagian lainnya tidak.

“Saya enggak tahu alasannya apa. Apa dugaan duitnya enggak merata, saya enggak tahu,” kata Ahok di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (2/4/2016).

Ahok mengaku tak mau ambil pusing dengan hal itu. Kalaupun DPRD DKI tak mau mengesahkannnya, ia menyebut pengesahan raperda tersebut masih bisa dilakukan DPRD periode selanjutnya.

Yang pasti, ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak akan menurunkan kewajiban pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi, dari 15 persen menjadi 5 persen.

“Ya enggak usah putusin, emang gue pikirin. Tunggu sampai ganti? DPRD 2019 saja kalau mereka enggak mau,” ujar Ahok.

Tak kunjung disahkannya Raperda ZWP3K berdampak terhadap tidak bisa disahkannya satu raperda yang lain, yakni Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

29 − = 26