Oleh: Alfred Tuname

MORAL-POLITIK.COM: Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), langgam politik masih kuat bercorak maskulin. Maskulinitas politik tampak pada sosok-sosok pemimpin yang menggawangi rakyat Flores, Sumba, Timor, Lembata, dan Alor (Flobamora).

Selain itu, kebijakan-kebijakan politik pun masih sangat elitis, tidak mengendus ritus nasib kaum perempuan dan anak-anak. Pada kebijakan politik, kepentingan perempuan dan anak-anak masih diletakkan pada petak terakhir urusan publik.

Politik tidak saja berurusan dengan kekuasaan, tentunya. Ia selalu bersinggungan dengan kepentingan orang banyak. Atas kepentingan itu, ada prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus diletakan sebagai mahkota politik. Manakala keadilan dan keseteraan hanya berhenti di moncong aktor politik, maka kaum perempuan dan anak-anak semakin tersingkir dari urusan bersama. Seringkali, politik hanya ditarik ke dalam urusan privat untuk kebaikan keluarga dan kelompok sendiri.

Dalam masyarakat yang kental dengan mitologi dan sosiologi patriarkat, perempuan dan anak-anak dipaksakan ke dalam kelompok terpinggirkan (subaltern). Kekuasaan mengeklusi kelompok subaltern ini ke ruang non-politis. Akibatnya, perempuan dan anak-anak sering menjadi korban dalam relasi ekonomi, sosial dan politik. Human trafficking, pemerkosaan, pernikahan di bawah umur, et cetera, merupakan akibat dari “diskriminasi” politik yang begitu berurat-akar.

Politik adalah “kemungkinan menjadi kita” dalam ruang publik. Melalui politik sebagai “prosedur kebenaran” (istilah filsuf Alain Badiou), suara-suara yang seringkali terpinggirkan bisa didengar kembali. Di situ, tidak ada lagi aksi diskriminasi politik.

Oleh karena itu, impian akan politik yang emansipatoris harus benar-benar terkandung dalam Realpolitik NTT. Artinya, perempuan berpolitik dan menjadi pemimpim politik bukanlah aksi yang utopis. Ruang politik bagi kaum perempuan harus dibuka. Kesempatan perempuan untuk berpolitik harus sama. Bahwa, arus politik yang egaliter harus mengalir bebas di tanah Flobamora.

Di kabupaten Manggarai Barat, Dr. Maria Geong sudah memulai. Ia menjadi wakil bupati kabupaten di ujung barat pulau Flores. Ia telah berhasil membuktikan bahwa perempuan punya hak dan berkesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Di tengah budaya Manggarai yang kental patriarkat, Maria Geong tidak terkurung dalam urusan-urusan privat dan belenggu rumah tangga. Justru ia sangat egaliter dan popular di mata publik. Sebagai pemenang Pilkada tahun 2015, Maria Geong dan Bupati Agustinus Ch. Dula akan bertugas untuk memimpin masyarakat Manggarai Barat untuk mencapai cita-cita bersama, yakni keadilan dan kebaikan bersama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 17 =