MORAL-POLITIK.COM: Hal cukup menarik manakala mendiskursuskan perihal energi baru terbarukan yang bakal di bangun di Kabupaten Flores Timur oleh investor dari Belanda adalah soal payung hukum.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa energi baru terbarukan merupakan hal yang masih tergolong baru—bukan saja di seluruh pelosok dunia—tapi di Indonesia—apalagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Manakala payung hukum itu di sodorkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andre W. Koreh, di ruang kerjanya, Jumat (8/4/2016) siang, mantan Ketua KNPI NTT ini menuturkan, bicara soal energi baru terbarukan bisa di simak pada Perpres 79 Tahun 2014, yang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa energi yang ada di dalam laut itu di dorong untuk menjadi energi percontohan.

Menurut dia, hal itu erat kaitannya dengan Feed and Tariff. Nah memang harus di akui bahwa hingga kini pemerintah belum punya tariff listrik berdasarkan energi air laut. Tapi supaya punya maka di dorong agar bisa punya; perlu ada percontohannya. “Bagaimana orang bisa menentukan berapa tarifnya kalau tak ada aktifitasnya. Nah ini sebenarnya menjadi percontohan berdasarkan Perpres 79 Tahun 2014 tersebut?” gugat dia.

Andre benar, tapi hal yang patut untuk di simak lebih dalam adalah Kebijakan Energi Nasional pada Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akhirnya di revisi menjadi PP No. 79 tahun 2014, di tanda tangani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum turun dari jabatannya sebagai Presiden RI, yang di susun oleh Dewan Energi Nasional.

Lepas dari itu, kita kembali kepada logika berpikir Andre bahwa sampai pada titik ini dirinya melihat belum ada pelanggaran apapun. Kata dia, kalau di perlukan sebuah peraturan baru, itu bisa di buat, sebab sudah ada payungnya. Jadi sampai pada titik ini belum ada pelanggaran apapun.

Kaitannya dengan ada tidak pelanggaran peraturan perundangan-undangan, yang dalam istilah hukum di sebut diskresi atau freies ermessen, menurut Andre ada dua landasan pemikiran.

Pertama, energi baru terbarukan secara nasional belum masuk dalam sebuah payung hukum sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, berdasarkan TAP MPRS No. XX Tahun 1966, yang dalam lampiran II-nya Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut:
-UUD 1945
-Ketetapan MPR
-Undang-Undang/Perpu
-Peraturan Pemerintah
-Keputusan Presiden
-Peraturan Pelaksana lainnya; seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 82 = 86