MORAL-POLITIK.COM: Aparat penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) yaitu Kejaksaan, BPK, dan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), diminta untuk turun tangan mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di Bank NTT.

“Beberapa lembaga penegak hukum NTT itu, diminta serius untuk mendalami adanya dugaan KKN di bank kebanggaan pemerintah Provinsi NTT, yaitu Bank NTT, karena diduga telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah,” ucap mantan Direktur Bank NTT, Amos Corputi, kala dihubungi moral-poltik.com melalui telepon genggamnya beberapa waktu lalu.

Dengan terciumnya aroma KKN di sana, sebut dia, kita semua tidak boleh tutup mata. Dari beberapa lembaga penegak hukum di NTT itu harus turun tangan segera untuk mengusut hal yang di duga dilakukan oleh Dirut Bank NTT kini, Daniel Tagu Dedo.

Selain ketiga lembaga itu, OJK sebagai pengawas jangan hanya mengatasnamakan lembaga pengawasan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan lembaga itu juga harus berperan dalam mengawasi tindakan yang tidak terpuji di Bank NTT tersebut.

“Saya kira dalam hal ini OJK, lebih tau tupoksi mereka, karena lembaga itu untuk mengawasi persoalan – persoalan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak terpuji direksi Bank NTT itu,” tegas Corputi.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini pada (21/3/2016), Prahara Bank Pembangunan Daerah NTT belum juga usai. Setelah mendapat masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pegawainya, kali ini Bank NTT juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh para jajaran Direksi Bank NTT itu.

Hal ini terungkap ketika sejumlah laporan menyebutkan besarnya kredit macet yang ditangani oleh Bank NTT yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah.

Mantan Direksi Bank NTT, Amos Corputi, kepada moral-politik.com, menyebutkan, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Direksi Bank NTT perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum yaitu, Kejaksaan, Kepolisian dan DPRD NTT.

“Bank NTT memiliki struktur Bank dari jajaran direksi hingga para pegawai. Para direksi perlu memeriksa diri dan melihat permasalahan kredi macet ini lebih jauh. Jajaran direksi perlu melihat persoalan ini masalahnya ada di mana,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kredit macet ini lebih disebabkan oleh komposisi direksi yang selama ini tidak diperhatikan sepenuhnya oleh Bank NTT.

Selain itu, persoalan rekayasa data pun dinilai sebagai salah satu persoalan pokok yang selama ini terjadi yang juga bisa melatarbelakangi terjadinya kredit macet.

“Kalau soal rekayasa data, berarti itu persoalan pidana dan harus diusut oleh aparat penegak hukum. Kalau masalah kredit itu kan persoalannya hanya dua yaitu internal dan eksternal,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 61 = 71