MORAL-POLITIK.COM: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Cornelis Kodi Mete menuturkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program JKN sebagai penyelenggaraan yang mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, karena sistem kembali itu untuk mutu pelayanan dan sistem pembayaran.

Kepada moral-politik.com di ruangan kerjanya lantai II, Jl. Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Selasa (19/4/2016) pukul. 13.00 Wita, Codi Mete berujar bahwa berdasarkan evaluasi pemanfaatan, diperoleh data ketidakpuasan serta keluhan dari masyarakat terhadap penyelenggaran jaminan kesehatan tersebut.

“Ini disebabkan oleh tingginya persoalan kompetensi dasar puskesmas yang dirujuk ke rumah sakit berimbas pada tingginya beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan. Persoalan ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait jalur dan prosedur penggunaan Jamkesda,” kata dia.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan program jaminan kesehatan, ungkap dia, dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaanya.

Upaya lainnya, tambah dia, perlu diakukan rapat koordinasi antara instansi terkait dan stakeholder yakni dinas kesehatan yang berperan sebagai fasilitator dan regulator dengan puskesmas serta rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan, untuk menyamakan presepsi dalam menjalankan program ini.

“Dari rapat tersebut diharapkan terwujudnya kendali mutu dan kendali biaya dalam program jaminan kesehatan ini,” pungkas dia.

Penulis: Semar Dju

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

41 − 36 =