MORAL-POLITIK.COM: Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Erni Lepa-Usboko, dinilai harus bertanggungjawab terhadap temuan laporan fiftif pada Triwulan III Tahun 2015 kemarin.

Pasalnya, KBPPPA Provinsi NTT diduga membuat laporan fiftif terkait penggunaan anggaran yang didanai dari APBD NTT sebesar Rp. 8.963.744.000, dan APBN sebesar Rp 600.000.000.

Demikian disampaikan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT kala ditemui moral-politik.com, di gedung DPRD NTT, kemarin (8/4/2016).

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, yang dimintai tanggapannya, mengatakan, kebanggaannya terhadap prestasi dan kinerja Kepala BPPPA NTT, Erni Lepa-Usboko lenyap, karena diduga ada kelalaian dalam penggunaan anggaran.

“Untuk prestasi dan kinerja tidak diragukan. Namun saya kaget dan kecewa dengan adanya temuan laporan fiftif atau sarat dengan KKN tersebut,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + = 22