Home / Populer / DPR: Tanpa Ada Raperda, Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal

DPR: Tanpa Ada Raperda, Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal

Dok: Peta kawasan reklamasi Teluk Jakarta.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Sikap tegas pemerintah terkait moratorium izin reklamasi Teluk Jakarta harus disertai dengan penghentian pengerjaan proyek.

“Kan sudah moratorium. Kita dorong proses hukum. Ini kan negara hukum. Raperda berproses sekarang, artinya belun ada perda untuk beri izin. Jadi, kalau gak ada perda ya gak ada izin. Tapi sudah ada kegiatan. Kalau ilegal kan gelap,” kata Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/04/2016).

Gus mendukung perlu adanya kajian secara komperhensif mengenai proyek reklamasi. Terlebih ada fakta yang disampaikan Wagub Jabar Deddy Mizwar bahwa pembangunan matrial proyek reklamasi secara tidak langsung malah merusak beberapa daerah di wilayahnya.

“Faktanya apa yang disampaikan Deddy Mizwar sudah 3 tahun di beberapa daerah Jabar sudah menjadi dampak, bahasa beliau maksiat. Karena banyak penambangan ilegal material yang dibawa ke pantura jakarta,” katanya.

Di samping itu, ia juga menyesalkan ketidakhadiran Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam rapat bersama Komisi VII kemarin. Pasalnya, kehadiran Ahok justru bisa dijadikan kesempatan untuk memaparkan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta dilakukan.

“Sebernya ini ruang Gubernur DKI untuk jelaskan ke publik. Tapi hasil lapangan ya raperda aja proses tapi kegiatan udah jalan. Raperda kan sumber dari sumber izin. jadi itu tanpa izin,” tandasnya.

Sumber: rimanews.com
Baca Juga :  Pemkot Kupang dianggap seenaknya mengambil keputusan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button