Home / Populer / Ini Alasan Menteri Susi Hentikan Izin Reklamasi Teluk Jakarta

Ini Alasan Menteri Susi Hentikan Izin Reklamasi Teluk Jakarta

Dok: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Penghentian sementara izin reklamasi Teluk Jakarta akan dicabut ketika pengembang dan pemerintah provinsi dapat menjamin keberadaan akses bagi masyarakat umum dan pemerintah atas pantai dan ruang terbuka di pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, tidak adanya jaminan bagi masyarakat untuk mengakses wilayah reklamasi Teluk Jakarta, lantaran belum jelasnya rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai zonasi wilayah reklamasi yang semestinya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Terlebih lagi, lanjut Susi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta bervariasi ukurannya, dari 60 hektare sampai 441 hektare per pulau.

“Karena tidak tertata pengelolaan kawasan pesisir, makanya masyarakat Jakarta tidak punya akses kepada pantai secara gratis dan nyaman, karena semua pantai sudah jadi milik perorangan atau korporasi, sehingga publik tidak ada akses secara bebas. Ini yang harus ditata dan ini adalah salah satu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum lanjutkan pembangunan pulau tersebut,” ujarnya.

Susi juga meminta kepada pengembang untuk memastikan nelayan dapat memiliki akses kepada penghidupan sehari-hari dan direlokasi ke tempat yang layak.

“Kita duduk bersama menyelesaikan persoalan yang belum beres. Jakarta akan cantik kalau punya pulau di tengah laut tapi kita tidak tahu kalau akses ke pantai tidak ada. Ditjen pesisir pastikan bahwa negosiasi bahwa pelaksanaan kembali dibukanya penghentian terhambat kita dapat pantai dan pemerintah punya space,” ujarnya.

Susi menilai, penghentian sementara proyek reklamasi ini adalah kesempatan baik bagi pemerintah dan pengembang untuk melakukan restrukturisasi dan rekonstruksi atas perizinan yang ada.

Sebelumnya, pada Rapat Kerja (Raker) KKP dengan Komisi IV DPR pada 13 April lalu telah menyepakati untuk menghentikan sementara proses reklamasi Teluk Jakarta. Pemberhentian sementara ini sampai memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga :  Kisah Kegamangan Ahok di antara Teman Ahok dan Megawati

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Kepmen 301/2016 untuk melakukan kajian dan pengawasan pada reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sumber: rimanews.com

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button